TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F. Paulus mengatakan bahwa partainya menghargai langkah-langkah hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus suap proyek PLTU Riau-1, yang kini menjerat dua kader Golkar, yakni Eni Saragih dan Idrus Marham.
Baca jugs: Airlangga: Hasil Pilkada Bikin Golkar Yakin di Pileg dan Pilpres
"Kami menghargai proses hukum yang berlaku dan Partai Golkar sangat menghormati langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh KPK," ujar Lodewijk saat ditemui Tempo di Posko Cemara, Jakarta pada Senin malam, 3 September 2018.
Hal tersebut diungkapkan Lodewijk menanggapi pernyataan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan yang mengatakan lembaganya bisa saja menjerat Partai Golkar dengan pasal korupsi oleh korporasi bila terbukti ada aliran dana dari proyek PLTU Riau-1 ke Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar pada Desember tahun lalu.
Lodewijk enggan membeberkan seberapa terganggu partainya dengan kasus suap yang menyeret nama besar partai berlambang beringin tersebut. "Yang jelas, kita tetap menatap ke depan. Ibarat orang sudah mau mulai berlari, dia tidak melihat ke kiri dan kanan lagi, dia fokus pada target," ujar Lodewijk.
Dugaan aliran dana ke Munaslub Partai Golkar mencuat setelah bekas Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Maulani Saragih yang menjadi tersangka dalam kasus PLTU Riau buka suara. Eni Saragih mengatakan memberikan Rp 2 miliar hasil suap proyek PLTU Riau untuk Munaslub Golkar 2017.
Baca juga: : Dugaan Aliran E-KTP ke DPD Jateng, Golkar: Percayakan kepada KPK
Eni Saragih menjabat bendahara umum perhelatan yang akhirnya mendapuk Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto. "Yang Rp 2 miliar, saya gunakan untuk Munaslub," ujar Eni seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Senin, 25 Agustus 2018.
Golkar telah membantah adanya aliran dana suap PLTU Riau ke partainya. Ketua Organizing Committee Munaslub Golkar 2017, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan tak ada sepeserpun uang Eni ke Munaslub. Agus pun menyatakan bahwa partainya siap diaudit jika diperlukan. "Kami clean and clear. Diaudit dimana pun siap," ujar Agus Gumiwang kepada Tempo di kantor DPP Golkar, Jakarta pada Senin, 27 Agustus 2018.
