KPU Ajukan Dua Permintaan untuk Bawaslu soal Bacaleg Eks Koruptor

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPU Arief Budiman (kanan) memantau perbaikan data pendaftaran Caleg dari partai Garuda untuk pemilu 2019 di KPU, Jakarta Pusat, 31 Juli 2018. KPU memberi batas waktu hingga 31 Juli 2018 sampai pukul 24.00 WIB bagi sejumlah parpol yang ingin memperbaiki data bakal pendaftaran Caleg untuk DPR RI sampai DPRD provinsi/kabupaten/kota. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    Ketua KPU Arief Budiman (kanan) memantau perbaikan data pendaftaran Caleg dari partai Garuda untuk pemilu 2019 di KPU, Jakarta Pusat, 31 Juli 2018. KPU memberi batas waktu hingga 31 Juli 2018 sampai pukul 24.00 WIB bagi sejumlah parpol yang ingin memperbaiki data bakal pendaftaran Caleg untuk DPR RI sampai DPRD provinsi/kabupaten/kota. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Arief Budiman mengatakan lembaganya telah menyurati Badan Pengawas Pemilu ihwal putusan meloloskan mantan narapidana korupsi menjadi bakal calon anggota legislatif. Arief berujar, surat itu memuat dua permintaan.

    Baca: KPU Berkukuh Tak Akan Loloskan Bakal Caleg Napi Korupsi

    Permintaan pertama ialah agar ada koreksi terhadap putusan Bawaslu provinsi, kabupaten, dan kota yang meloloskan bacaleg eks koruptor. "Mereka kan bisa melakukan koreksi terhadap Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota," kata Arief di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Januari 2018.

    Arief merujuk pada putusan Bawaslu di sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang meloloskan 12 bacaleg mantan napi korupsi. Putusan Bawaslu ini bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

    Dalam pasal 4 PKPU tersebut, partai politik dilarang mencalonkan mantan napi korupsi, bandar narkoba, dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Namun, Bawaslu berdalih larangan itu tak memiliki cantolan hukum di Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

    Baca: Bawaslu Bisa Gagalkan Eks Napi Korupsi Nyaleg Jika Ada Putusan MA

    Arief mengatakan KPU tak menolak atau menerima putusan itu. Selain meminta koreksi, kata dia, KPU juga meminta agar Bawaslu dapat menunda eksekusi putusan tersebut. "Kami berharap ini bisa ditunda eksekusinya karena PKPU yang sekarang ini tidak pernah dibatalkan," kata dia.

    PKPU Nomor 20 Tahun 2018 ini kini tengah diuji materi ke Mahkamah Agung oleh sejumlah pihak. Namun, Mahkamah Agung menyatakan tak bisa memproses permohonan uji materi itu lantaran UU yang diacu juga tengah diuji materi ke Mahkamah Konstitusi.

    Menurut Arief, KPU akan tetap berpegang kepada PKPU yang telah ditetapkan. "Sepanjang belum ada perubahan kami jalankan itu," ujar Arief.

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.