Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Terjadi Ledakan Partisipasi Politik Saat Ini

image-gnews
Diskusi bertema
Diskusi bertema "Penguatan Partisipasi Politik Masyarakat" di Media Center MPR/DPR/DPD, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat , 31 Agustus 2018.
Iklan

INFO NASIONAL - Di Indonesia saat ini sedang terjadi ledakan partisipasi politik. Ini tampak dari penggunaan media sosial seperti facebook, twitter, instagram, dan lainnya, yang berkaitan dengan konten politik. Penggunaan media sosial di Indonesia termasuk terbesar di dunia. Partai politik harus bisa memanfaatkan ledakan partisipasi politik ini.

Demikian dikatakan pakar komunikasi politik dari Universitas Gajah Mada, Nyarwi Ahmad, dalam diskusi bertema “Penguatan Partisipasi Politik Masyarakat” di Media Center MPR/DPR/DPD, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat , 31 Agustus 2018. Diskusi kerja sama Koordinatoriat Wartawan Parlemen dan Biro Humas MPR ini juga menghadirkan narasumber anggota MPR dari Fraksi PKB Abdul Kadir Karding.

Nyarwi menjelaskan, partisipasi politik adalah substansi atau inti dari demokrasi.  Tidak ada demokrasi tanpa partisipasi. “Tagar 2019 Ganti Presiden atau tagar 2019 Tetap Bersaudara, merupakan satu metamorphosis partisipasi politik. Partisipasi bertemu antara yang online dan offline, atau antara media sosial dan kenyataan (real). Ini positif karena partisipasi kelas menengah yang sebelumnya malu-malu sekarang muncul dan menguat. Bahasa-bahasa politik tidak lagi dengan bahasa standar, yang formal, ilmiah. Tapi bahasa visual seperti meme,” ucapnya.

Karena itu, Nyarwi menegaskan bahwa saat ini terjadi ledakan partisipasi politik di Indonesia. Ini dapat dilihat dari pengguna media sosial, termasuk facebook, twitter, di Indonesia yang terbesar di dunia. “Karena memang ledakan partisipasi politik sangat luar biasa terjadi di Indonesia. Ini harus di-manage. Ledakan partisipasi politik ini bisa positif, artinya partai politik memanfaatkan partisipasi politik, misalnya mengambil peran dalam narasi. Atau menggaet aktor-aktor penting untuk masuk dalam partai politik,” kata Nyarwi yang juga Direktur Presidential Studies – DECODE UGM.

“Saya optimis ledakan partisipasi politik di Indonesia, seperti terlihat dalam aktivitas diskusi, platform politik, bisa memberi manfaat positif. Artinya, orang peduli dengan dunia politik. Itu sudah satu poin. Karena itu, tingkat kepercayaan pada partai politik perlu ditingkatkan. Bonus demografi dan kelas menengah akan membuat riuh perpolitikan,” katanya.

Sebagai perbandingan, partisipasi politik di Indonesia lebih tinggi dibanding negara-negara lainnya. Negara-negara lain risau karena rendahnya partisipasi politik. “Partisipasi dalam pemilu negara lain, rata-rata tidak sampai 60 persen. Partisipasi dalam pemilu 50 persen saja sudah tinggi seperti di Italia. Partisipasi politik di Indonesia yang 70 persen sudah tinggi sekali,” ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, anggota MPR dari Fraksi PKB Abdul Kadir Karding mengatakan partisipasi politik menjadi ukuran bagi demokrasi. Kalau partisipasinya besar dianggap demokrasi lebih baik. Tapi kalau partisipasinya rendah, maka menjadi lampu kuning bagi demokrasi. Partisipasi bisa menjadi ukuran legitimasi sebuah kekuasaan.

“Saya kira para politisi harus secara cerdas dan kreatif menggunakan instrumen media komunikasi seperti media social, untuk menggerakkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban memilih. Medsos harus menjadi instrumen,” katanya.

Apalagi 30 persen pemilih adalah generasi milenial. “Karena itu, kita harus berkampanye dan melakukan pendidikan dengan mengetahui karakter dan harapan generasi ini. Mereka ini mobile, suka internet, yang praktis, berbau hobi, uang cash sudah tidak terlalu tertarik. Ciri-ciri mereka harus dipahami. Mereka juga mudah berpindah. Satu saat bisa ke Jokowi, tapi bisa pindah ke Prabowo,” tuturnya.

Selain itu, generasi milenial ini mau berpartisipasi kalau kinerja politikus dan DPR baik. Padahal survei menunjukkan tingkat kepercayaan kepada DPR rendah. “Kalau tingkat kepercayaan rendah, kampanye dari politikus tidak laku. Partai politik dan politisi harus meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ini secara langsung atau tidak langsung bisa memobilisasi partisipasi masyarakat,” katanya. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

7 November 2022

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

Agar ban tubeless Anda mampu bertahan lama, pasti harus diperlakukan dengan baik sehingga tidak cepat rusak.


Guru TIK Batam Makin Melek Digital

29 Agustus 2022

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam | Foto: KEMENKOMINFO
Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

27 Februari 2022

Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

Integrasi memudahkan aksesibilitas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat menggunakan angkutan umum perkotaan di Palembang dan sekitarnya.


Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

27 Februari 2022

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

Gus Muhaimin mengaku spirit perjuangan Kiai Abbas akan terus dikenang sepanjang masa.


Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

27 Februari 2022

Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

Kuota tersebut dimanfaatkan untuk nelayan lokal, bukan tujuan komersial (penelitian, diklat, serta kesenangan dan rekreasi), dan industri


BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

19 Februari 2022

(Ki-ka) Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Direktur Treasury dan International BNI Henry Panjaitan bersama sekitar 300 diaspora Indonesia yang hadir secara virtual dalam Acara Silaturahmi Daring Diaspora Indonesia, Sabtu (19/2/2021).
BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

Kolaborasi diaspora dengan perbankan nasional merupakan upaya untuk terus menciptakan banyak peluang investasi di luar negeri.


Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

19 Februari 2022

Mesin ATM BNI
Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

Heboh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mendapatkan kado ulang tahun mesin ATM dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).


Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

19 Februari 2022

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

Tes pramusim MotoGP yang telah digelar pada 11 Maret 2022 menjadi pelajaran penting menghadapi race MotoGP pada 18-20 Maret 2022 nanti.


Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

19 Februari 2022

Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

Kesuksesan penyelenggaraan G20 Indonesia akan menjadi bukti keandalan listrik PLN dalam mendukung kegiatan berstandar dunia.


HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

19 Februari 2022

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA
HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

Sikap yang memaksakan tetap berlakunya Permenaker 2/2022 itu bisa menciderai nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila.