Masuk Tim Jokowi, Deddy Mizwar Diminta Mundur dari Demokrat

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Deddy Mizwar. ANTARA/M Agung Rajasa

    Deddy Mizwar. ANTARA/M Agung Rajasa

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan partainya meminta Deddy Mizwar segera mundur dari Demokrat jika memilih menjadi tim sukses pasangan calon Jokowi - Ma'ruf Amin di pemilihan presiden 2019. "Itu hak politik beliau, tapi monggo mundur dulu kalau mau jadi timses. Etika politiknya kan harus begitu," ujar Ferdinand saat dihubungi Tempo pada Kamis, 30 Agustus 2018.

    Baca juga: Jadi Jubir Kubu Jokowi, Deddy Mizwar Bakal Dievaluasi Demokrat

    Ferdinand juga mengatakan partainya sebenarnya menyayangkan langkah Deddy Mizwar. "Karena beliau itu kan mendapat ruang yang cukup luas di partai kami. Seluruh kader kami juga berjuang saat beliau maju jadi cagub Jabar," ujarnya.

    Kabar didapuknya Deddy Mizwar sebagai juru bicara Jokowi-Ma'ruf diungkapkan oleh Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto. Sekretaris Jenderal PDIP itu menyebut, koalisinya meminang Deddy, kemudian pinangan itu diterima.

    Dukungan Deddy Mizwar itu diharapkan bakal memperkuat pengaruh Gubernur Jawa Barat terpilih, Ridwan Kamil, untuk pemenangan Jokowi. Deddy pun membenarkan hal tersebut. "Saya pengen bantu yang bisa kami bantu sesuai dengan kemampuan kita,” kata Deddy, Selasa, 28 Agustus 2018.

    Baca juga: Deddy Mizwar Jadi Juru Bicara Kubu Jokowi - Ma'ruf Amin

    Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan DPD Partai Demokrat Jawa Barat akan mengagendakan pertemuan dengan Deddy Mizwar untuk memperjelas sikap politiknya pada hari ini, di Bandung. “Pertemuan akan mendengarkan secara langsung apa dan bagaimana dengan berita perihal kemungkinan Deddy Mizwar menjadi juru bicara Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin," kata Hinca Panjaitan di kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu, 29 Agustus 2018.

    Sebelum Deddy, beberapa waktu lalu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi juga mundur dari keanggotaan Demokrat karena memilih bergabung dengan kubu Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.