Demokrat: Zaman Presiden SBY Ada Istilah Cabut Mandat

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan berbicara kepada wartawan di DPP Partai Demokrat, Wisma Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Juni 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan berbicara kepada wartawan di DPP Partai Demokrat, Wisma Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Juni 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta-Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, berpendapat gerakan #2019GantiPresiden dan upaya untuk menghentikan kegiatan itu merupakan bagian dari siklus politik lima tahunan.

    "Jadi harus dilihat sebuah ruang demokrasi, ketika siklus lima tahunan, pergantian kepemimpinan bisa yang lama tetap bertahan atau yang baru menggantikan yang lama. Perdebatan atau ruang-ruang publik seperti #2019GantiPresiden ini tak terhindarkan," ujarnya di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu, 29 Agustus 2018.

    Baca: Jadi Jubir Kubu Jokowi, Deddy Mizwar Bakal Dievaluasi Demokrat

    Menurut Hinca aneh kalau di siklus politik lima tahunan tidak ada yang membicarakan soal ganti presiden. "Dilihat substansinya memang sudah ruangnya. Dan ganti presiden itu maksudnya tahun 2019 tiba waktu kan. Sama waktu zaman Pak SBY ada istilah 'Lanjutkan'. Penantangnya pasti 'Perubahan'," kata Hinca.

    Saat ditanya apakah gerakan #2019GantiPresiden berpengaruh bagi elektabilitas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hinca mempersilakan lembaga survei yang meriset. "Tapi menurut saya memang ruang publik harus diisi dengan perdebatan gagasan dan ide," ujarnya.

    Simak: Penjelasan Deddy Mizwar Soal Jadi Juru Bicara Jokowi - Ma'ruf

    Hinca membandingkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahkan ada istilah "cabut mandat" yang didengung-dengungkan oleh lawan politik. "Kami juga enggak komentar-komentar, karena itu bagian dari berekspresi. Kalau soal kekhawatiran, itulah negara harus hadir," ucap petinggi Partai Demokrat itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.