Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Survei Charta Politika: TNI Lembaga Paling Dipercaya Publik

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Sejumlah anggota TNI berjaga di kawasan Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta, 16 Agustus 2018. Kapolri Tito Karnavian memprediksi ada empat risiko keamanan yang menjadi prioritas, yakni terorisme, kebakaran hutan, kejahatan jalanan, dan kemacetan lalu lintas. REUTERS/Athit Perawongmetha
Sejumlah anggota TNI berjaga di kawasan Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta, 16 Agustus 2018. Kapolri Tito Karnavian memprediksi ada empat risiko keamanan yang menjadi prioritas, yakni terorisme, kebakaran hutan, kejahatan jalanan, dan kemacetan lalu lintas. REUTERS/Athit Perawongmetha
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - TNI dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadi lembaga yang paling dipercaya publik. Hal ini terungkap dari hasil polling tingkat kepercayaan terhadap lembaga negara yang dilakukan Charta Politika bersama Asumsi.

Baca: Panglima TNI Minta Pembersihan Puing Gempa Lombok Selesai 1 Bulan

"Paling tinggi itu masih TNI dan KPK," ujar peneliti Charta Politika, Muslimin, di Jakarta Selatan, Selasa 28 Agustus 2018.

Muslimin menyebutkan hasil polling ini menunjukan tingkat kepercayaan kepada TNI sebesar 73,5 persen; sedangkan KPK 73,4 persen. Polling tersebut menggunakan metode wawancara via telepon secara random kepada 800 responden di delapan kota besar, dengan margin of error 3,46 persen.

Pada urutan ketiga, lembaga yang paling dipercaya adalah lembaga kepresidenan dengan tingkat kepercayaan 68,5 persen. "Sosok Presiden Jokowi menjadi salah satu faktor penunjang," ujar Muslimin. Sementara untuk Polri sebesar 50,4 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

DPR sendiri, kata Muslimin, mengalami peningkatan yaitu posisi ke lima dengan nilai tingkat kepercayaan 49,3 persen. "Ini merupakan suatu peningkatan, hampir 50 persen," ujarnya.

Di posisi tiga terakhir, Muslimin menambahkan ada Mahkamah Agung dengan 46 persen; lalu disusul oleh DPD 37,5 persen; dan partai politik dengan 32,5 persen. "Parpol menjadi lembaga tingkat kepercayaan publik paling rendah,"ujarnya.

Baca: Jokowi Minta Perwira TNI-Polri Sosialisasikan Program Pemerintah

Menanggapi hal itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan kenaikan tingkat kepercayaan kepada DPR sejalan dengan tekad DPR yang ingin menjadi lembaga yang terbuka. "Kalau memang semakin baik ini hasil kerja tim, hasil kerja yang maksimal dari seluruh anggota," ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

4 jam lalu

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas dalam konferensi pers terkait naturalisasi di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 19 September 2024.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM turut berkontribusi dalam upaya meloloskan tim nasional Indonesia ke Piala Dunia 2026 melalui naturalisasi. TEMPO/Ilham Balindra
Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan keputusan mengenai nasib Capim KPK yang diserahkan Jokowi.


KPK Panggil 2 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Shelter Tsunami

12 jam lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2024. Tessa juga berharap agar hasil laporan tersebut bisa segera diumumkan dalam pekan ini. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Panggil 2 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Shelter Tsunami

KPK belum mengumumkan dua nama tersangka dalam kasus dugaan korupsi shelter tsunami di NTB.


Pengusutan Kasus Firli Bahuri di Polda Metro Jaya Berlarut-larut: Ikan Busuk dari Kepala

12 jam lalu

Pertemuan Firli Bahuri dengan Syahrul.
Pengusutan Kasus Firli Bahuri di Polda Metro Jaya Berlarut-larut: Ikan Busuk dari Kepala

Petinggi Polri harus mampu mengendalikan dan mengawasi para personelnya secara ketat untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam kasus Firli Bahuri.


Kenali 7 Bentuk Modus Pencucian Uang atau TPPU, Termasuk Mingling yang Diduga Dilakukan Harvey Moeis

15 jam lalu

Ilustrasi Money Laundring/Pencucian Uang. Shutterstock
Kenali 7 Bentuk Modus Pencucian Uang atau TPPU, Termasuk Mingling yang Diduga Dilakukan Harvey Moeis

Money laundering atau pencucian uang, modusnya bermacam-macam. Berikut 7 bentuk modus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang sering dilakukan.


2 Hari Menjelang Pilpres AS, Kamala Harris dan Donald Trump Bersaing Dukungan di 7 Negara Bagian

15 jam lalu

Calon presiden dari Partai Demokrat sekaligus Wakil Presiden AS Kamala Harris memeluk Jennifer Lopez saat menghadiri kampanye di Las Vegas Utara, Nevada, AS, 31 Oktober 2024. REUTERS/David Swanson
2 Hari Menjelang Pilpres AS, Kamala Harris dan Donald Trump Bersaing Dukungan di 7 Negara Bagian

Kamala Harris dan Donald Trump saling bersaing ketat di tujuh negara bagian di Amerika Serikat dua hari menjelang pilpres AS 2024 berdasarkan survei.


3 Hari Menjelang Pilpres AS, Kamala Harris dan Donald Trump Bersaing Ketat dalam Sejumlah Survei

1 hari lalu

3 Hari Menjelang Pilpres AS, Kamala Harris dan Donald Trump Bersaing Ketat dalam Sejumlah Survei

Sebuah survei mengungkap Kamala Harris unggul di negara bagian Iowa, padahal selama dua kali pilpres Donald Trump selalu unggul di negara bagian itu


IM57+ Institute Kritik Sikap KPK Soal Kasus Fasilitas Jet Pribadi untuk Kaesang: Tidak Konsisten dan Preseden Buruk

1 hari lalu

(Dari kanan) Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha dan mantan penyidik KPK Novel Baswedan usai mengajukan uji materiil terhadap UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Mei 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
IM57+ Institute Kritik Sikap KPK Soal Kasus Fasilitas Jet Pribadi untuk Kaesang: Tidak Konsisten dan Preseden Buruk

IM57+ Institute mengkritik Sikap KPK dalam kasus dugaan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi untuk Kaesang dan istrinya, apa katanya?


Kaesang Nebeng Jet Pribadi Disebut Bukan Gratifikasi, Pukat UGM: Keputusan KPK Menyedihkan

1 hari lalu

Kaesang menangis ketika menceritakan tentang anaknya yang mendapat hujatan dari warganet di media sosial. Foto: YouTube Kaesang Pangarep by GK Hebat
Kaesang Nebeng Jet Pribadi Disebut Bukan Gratifikasi, Pukat UGM: Keputusan KPK Menyedihkan

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zaenur Rohman, merespons pernyataan KPK soal tindakan Kaesang Pangarep nebeng jet pribadi bukan gratifikasi.


Hasto PDIP Minta KPK Adil soal Kasus Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang

1 hari lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto bersama tim Jubir KPK, Budi Prasetyo (kanan), memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. KPK melalui Direktorat Gratifikasi akan menganalisis hasil klarifikasi yang disampaikan Kaesang Pangarep, untuk menentukan penggunaan uang milik pribadi atau milik negara terkait laporan pengaduan masyarakat dalam dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas mewah pesawat jet pribadi dalam perjalanan ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono. TEMPO/Imam Sukamto
Hasto PDIP Minta KPK Adil soal Kasus Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang

KPK menyimpulkan mpenggunaan jet pribadi oleh Kaesang dan istrinya, Erina Gudono, tidak termasuk gratifikasi.


Kejaksaan Tunggu Penyidik Serahkan Berkas Perbaikan Firli Bahuri

1 hari lalu

Aspidsus Kejati DKI Jakarta Syarief Sulaeman Nahdi (tengah) didampingi Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI JakartaSyahron Hasibuan. Dokumentasi Kejati DKI Jakarta
Kejaksaan Tunggu Penyidik Serahkan Berkas Perbaikan Firli Bahuri

Kejaksaan sudah menyampaikan kepada Polda Metro perihal kekurangan yang perlu dilengkapi dalam berkas perkara Firli Bahuri.