TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat koordinasi penanganan korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat, di Kantor Wapres Jakarta, Senin siang, 27 Agustus 2018. Rapat dihadiri tiga menteri koordinator, tiga menteri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) serta Pemerintah Provinsi NTB.
Hadir dalam rapat itu Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
Baca:
Penanganan Gempa Lombok, Mensos: Ada ...
Bertambah 8, Jumlah Korban Meninggal Gempa ...
Selain itu, hadir pula Kepala BNPB Willem Rampangilei dan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi. Sementara itu, Menko bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo absen dari rapat itu.
Kementerian Keuangan telah menyiapkan Rp4 triliun untuk pembangunan kembali infrastruktur Lombok yang rusak akibat gempa, seperti sarana prasarana umum dan rumah. Pemerintah memberi bantuan rehabilitasi rumah Rp50 juta per unit.
Baca: Masa Transisi Gempa Lombok, Ini yang ...
TGB mengatakan sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Lombok Presiden Jokowi berharap pemerintah bisa cepat membangun kembali NTB. Dalam Inpres itu, Presiden menginstruksikan kepada 31 pejabat termasuk di antaranya 19 menteri Kabinet Kerja.
Simak: Penanganan Gempa Lombok, Mensos: Ada ...
TGB mengatakan dengan Inpres ini kementerian dan lembaga memiliki payung hukum untuk penanganan dampak bencana gempa bumi di lapangan. "Pemerintah dan Pemerintah Daerah akan segera membangun kembali masyarakat NTB yang lebih baik," kata dia.
Rangkaian gempa Lombok mulai pada 29 Juli 2018 dan ribuan gempa susulan setelahnya. Gempa itu telah menewaskan 563 orang dan 390.529 orang mengungsi. Gempa juga menyebabkan puluhan ribu rumah rusak berat.
