Gempa Lombok Tak Jadi Bencana Nasional, Mensos: Pusat Tetap Bantu

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengungsi korban gempa bumi menjemur sisa nasi di tempat pengungsian di Desa Kayangan, Kayangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Sabtu, 11 Agustus 2018. Gempa bumi berkekuatan 7 skala Richter ini terjadi pada Ahad, 5 Agustus 2018. ANTARA/Zabur Karuru.

    Pengungsi korban gempa bumi menjemur sisa nasi di tempat pengungsian di Desa Kayangan, Kayangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Sabtu, 11 Agustus 2018. Gempa bumi berkekuatan 7 skala Richter ini terjadi pada Ahad, 5 Agustus 2018. ANTARA/Zabur Karuru.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan meskipun gempa Lombok berstatus bencana daerah, namun pemerintah pusat tetap mendukung penuh upaya penanganan dan pemulihannya.

    "Meski ini bencana daerah tapi pusat memperkuat dan mendampingi serta memenuhi kebutuhan yang diperlukan," kata Idrus di Jakarta, Senin, 20 Agustus 2018.

    Baca: Gempa Lombok Tak Jadi Bencana Nasional, Ini Alasan Pemerintah

    Pemerintah tidak kunjung menaikkan status gempa Lombok menjadi bencana nasional. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan jika status tersebut dikeluarkan, maka sektor pariwisata akan terganggu. "Begitu dinyatakan bencana nasional maka seluruh Pulau Lombok akan tertutup untuk wisatawan dan itu kerugiannya lebih banyak," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 20 Agustus 2018.

    Idrus menjelaskan pemerintah telah memastikan seluruh kebutuhan terpenuhi seperti kebutuhan makanan. Bulog sudah mengeluarkan lebih dari 300 ton untuk memastikan makanan warga yang terdampak gempa terpenuhi. Kebutuhan obat-obatan, logistik dan kebutuhan lainnya juga tetap dipenuhi oleh pemerintah pusat dalam tahap tanggap darurat.

    Baca: Gempa Lombok Bukan Bencana Nasional, MPR: Alasannya Tidak Pantas

    Untuk proses pemulihan serta rehabilitasi dan rekonstruksi, kata Idrus, pemerintah juga memastikan rumah-rumah yang rusak akan dibantu dibangun kembali dengan nominal antara Rp 10 juta untuk rusak ringan hingga Rp 50 juta untuk rusak berat.

    Pada Ahad malam, 19 Agustus 2018, wilayah Lombok kembali diguncang gempa berkekuatan 7 skala Richter. Gempa tersebut menambah jumlah korban jiwa dan kerusakan akibat gempa besar yang telah terjadi pada 5 Agustus lalu. Sejak itu, ratusan gempa susulan terus mengguncang wilayah Lombok.

    Berdasarkan laporan terbaru dari dinas sosial setempat, kata Idrus, hingga saat ini total korban meninggal dunia mencapai 556 jiwa dan ribuan lainnya luka-luka. Kemensos pun sudah menurunkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan tim psikososial untuk memastikan kebutuhan dasar korban terpenuhi.

    Baca: Menteri PUPR: Gempa Lombok Robohkan Hampir Seluruh Infrastruktur


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.