Gempa Lombok Bukan Bencana Nasional, MPR: Alasannya Tidak Pantas

Situasi terkini di wilayah RS Darurat Tanjung, Lombok Utara. Suasana di tenda saat gempa 7 magnitudo yang terjadi pada Minggu malam, 19 Agustus 2018.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid menilai tidaklah pantas jika kepentingan pariwisata nasional menjadi dalih pemerintah tak kunjung menetapkan gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat sebagai bencana nasional. "Sangat tidak pantas, masa hanya untuk kepentingan pariwisata yang dalam tanda kutip itu kepentingan asing," kata Hidayat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Agustus 2018.

Hidayat mengatakan gempa Lombok sudah membuat para korban sangat traumatik. Menurut dia, kondisi psikologis para korban tak boleh dikorbankan demi kepentingan pariwisata.

Baca:  
DPR Minta Gempa Lombok Ditetapkan Jadi ... 
Gempa Lombok Tak Jadi Bencana Nasional, Ini ...

Hidayat  mendesak Presiden Joko Widodo segera menetapkan gempa di Lombok sebagai bencana nasional. Toh, kata dia, kawasan Pantai Senggigi yang merupakan tujuan wisata di Nusa Tenggara Barat aman dari gempa. "Kawasannya berbeda, kawasan pariwisata di daerah Senggigi dan ini (gempa) adalah tempat yang lain," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

Hidayat mengatakan penetapan bencana nasional justru akan mengundang empati dunia internasional sekaligus mendatangkan bantuan untuk para korban. Dia juga mengingatkan agar pemerintah mencurahkan perhatian akan kondisi Lombok kendati sibuk menyukseskan perhelatan akbar Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang.

Baca:  Pemerintah Putuskan Gempa Lombok Bukan ... 

Dalih kepentingan pariwisata ini disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Pramono mengatakan penetapan gempa Lombok sebagai bencana nasional memerlukan kajian mendalam. "Begitu dinyatakan bencana nasional, seluruh Pulau Lombok akan tertutup untuk wisatawan dan itu kerugiannya lebih banyak," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 20 Agustus 2018.

Bahkan, kata Pramono, status bencana nasional bisa berdampak pada sektor pariwisata di seluruh Indonesia. "Menjadikan travel warning negara-negara bukan hanya ke Lombok tapi bisa ke Bali. Dampaknya luar biasa yang biasanya tidak diketahui oleh publik," ujar dia.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | AHMAD FAIZ






Bamsoet Dukung Kendaraan Listrik KTT G20 Diserahkan ke Pemprov Bali

16 jam lalu

Bamsoet Dukung Kendaraan Listrik KTT G20 Diserahkan ke Pemprov Bali

Sehingga bisa menjadi stimulus Bali dalam mempercepat migrasi kendaraan konvensional berbahan bakar minyak ke kendaraan masa depan bermotor listrik.


Bamsoet: IMI Beri Konsultasi dan Bantuan Hukum Bagi Pemilik KTA IMI

1 hari lalu

Bamsoet: IMI Beri Konsultasi dan Bantuan Hukum Bagi Pemilik KTA IMI

Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo bersama Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Tjoetjoe Hernanto menandatangani nota kesepahaman antara IMI dengan KAI.


Bamsoet Dorong Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

1 hari lalu

Bamsoet Dorong Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengungkapkan indeks inklusi keuangan Indonesia.


Bamsoet: GBN Bangun Nasionalisme melalui Budaya

1 hari lalu

Bamsoet: GBN Bangun Nasionalisme melalui Budaya

Seni dan budaya menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan.


Bamsoet: PPHN untuk Hadapi Tantangan Perubahan Zaman

2 hari lalu

Bamsoet: PPHN untuk Hadapi Tantangan Perubahan Zaman

Pokok-pokok Halauan Negara (PPHN) mendorong pemerintah dan semua elemen bangsa bersepakat memprioritaskan respons negara-bangsa terhadap semua tantangan riel itu.


MPR Bedah Buku Karya Fadel Muhamad

2 hari lalu

MPR Bedah Buku Karya Fadel Muhamad

Agar keberlangsungan menyiapkan SDM generasi muda Gorontalo berjalan berkelanjutan, Fadel juga mengupayakan lahirnya perguruan tinggi.


MPR Dorong Pemerintah Percepat Ganti Rugi Lumpur Lapindo

2 hari lalu

MPR Dorong Pemerintah Percepat Ganti Rugi Lumpur Lapindo

Para pengusaha merupakan orang yang telah banyak memberi kontribusi yang penting bagi bangsa, negara, dan masyarakat.


Jazilul Fawaid: Sikap MPR Tegas tentang Reforma Agraria

2 hari lalu

Jazilul Fawaid: Sikap MPR Tegas tentang Reforma Agraria

ratusan massa dari Komiten Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) diijinkan masuk ke dalam komplek wakil rakyat. Dengan berbaris rapi mereka memasuki Gedung Nusantara V.


Wakil Ketua MPR Sebut Reforma Agraria Nihil Implementasi

3 hari lalu

Wakil Ketua MPR Sebut Reforma Agraria Nihil Implementasi

Menurut Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, reforma agraria mestinya menyasar masyarakat yang memang membutuhkan tanah.


Komisi VIII DPR Sepakat Perjuangkan Aspirasi Madrasah dan Pesantren

7 hari lalu

Komisi VIII DPR Sepakat Perjuangkan Aspirasi Madrasah dan Pesantren

HNW meminta agar Pesantren menjadi Direktorat Jenderal, serta proporsionalitas anggaran bagi madrasah swasta, evaluasi sistem pengangkatan guru madrasah, sosialisasi UU Pesantren, dan realisasi Dana Abadi Pesantren.