TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyentil rumitnya penyaluran uang bantuan kepada masyarakat di tiga kejadian bencana alam. Mulai dari Gempa Lombok 2018, Nusa Tenggara Barat; Gempa Palu 2018, Sulawesi Tengah; dan Gempa Cianjur 2022, Jawa Barat.
"Saya lihat uangnya ini ada," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta, Kamis, 2 Maret 2023.
Akan tetapi, ujar dia, masyarakat harus dibuat menunggu karena ternyata pencairannya ruwet setengah mati. Begitu banyak prosedur yang harus dilalui. "Kenapa sih tidak dibuat paling sederhana, karena dalam posisi bencana," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Saat bencana, Jokowi menyebut armada bantuan silih berganti melintas di lokasi kejadian. Akan tetapi, masyarakat akhirnya hanya melihat saja tapi tak pernah dapat bagian. Oleh sebab itu, Jokowi meminta daerah menyederhanakan aturan pencairan bantuan bencana ini.
"Kita itu kok buat aturan semakin banyak aturan semakin seneng, sederhanakan," kata Jokowi dalam acara yang juga dihadiri para kepala daerah ini.
Dalam catatan, sejumlah masalah bantuan selalu terjadi saat bencana. Tahun 2018 misalnya saat Gempa Lombok, Direktur Humanitarian Leadership Academy Indonesia, Victor Rembeth, mengatakan kurangnya koordinasi antar lembaga menjadi faktor utama tidak meratanya sebaran bantuan untuk pengungsi.
Victor mengatakan alur informasi di lapangan masih membingungkan. "Flow informasi itu ke mana? Saya tidak menyalahkan kepala daerah, tapi mereka dalam kondisi panik tidak terbiasa untuk berkoordinasi ke mana," ujar dia saat dihubungi, Rabu, 22 Agustus 2018.
Sementara saat Gempa Cianjur, Bupati Cianjur, Herman Suherman sampai dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penyelewengan bantuan gempa. Dalam laporan yang disampaikan Acsenahumanis Respon Foundation disebut-sebut bantuan dari Emirates Red Crescent itu dikemas ulang ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP.
Sedangkan Herman diketahui sebagai kader partai tersebut. Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Cianjur, Susilawati, mengaku tidak tahu dengan berbagai bantuan gempa Cianjur yang masuk dan diterima oleh pemerintah daerah.
Susi mengatakan, berbagai bantuan yang didistribusikan oleh partainya berasal dari bantuan atau donasi para kader, baik tingkat pengurus pusat (DPP), pengurus provinsi (DPD), dan pengurus kabupaten (DPC).
"DPC PDIP punya posko induk dan terpisah dari pemerintah daerah. DPC dalam melakukan pendistribusian logistik itu sumbernya gotong-royong kader, baik dari DPP, atau DPD maupun DPC yang ada di Jawa Barat," kata Susilawati kepada wartawan di Cianjur, Selasa 27 Desember 2022.
Selain itu, Susilawati juga memastikan tidak ada bantuan yang didistribusikan partainya bersumber dari pemerintah daerah. Menurut dia, partai tidak mengetahui dan intervensi terkait bantuan tersebut.
"Jadi saya tidak tahu kaitan dengan bantuan tersebut. Pengemasan ulangnya seperti apa, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur tidak ada pengemasan ulang dari pemerintah daerah," kata dia.
Sehari kemudian, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membela Herman yang dilaporkan ke KPK ini. “Saya sudah konfirmasi, media juga hati-hati ya. Berikan porsi berita yang adil. Kasihan teman saya Bupati Cianjur,” kata dia, Rabu, 28 Desember 2022.
Ridwan Kamil mengatakan, pengemasan ulang bantuan dibutuhkan agar pendistribusian lebih merata.
“Bentuknya kan barang. Barangnya diatur, kenapa? karena membangun Cianjur dua pilihan. Mau langsung silakan, atau lewat pemerintah. Kalau lewat pemerintah pasti diatur. Karena mungkin barangnya sedikit, yang butuh banyak. Maka barang yang datang di-repacking supaya yang mendapatkan lebih merata,” kata dia.
Pilihan Editor: Korban Gempa Cianjur Curhat ke Puan Maharani soal Pungutan Pencairan Bantuan Rumah
