Mendikbud: Aksi Joni Ibarat Peristiwa Perobekan Bendera Belanda

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Yohanes Ande Kala Marcal alias Joni bersama kedua orang tuanya di Kantor Kemenpora, Sabtu, 18 Agustus 2018. Humas Kemenpora.

    Yohanes Ande Kala Marcal alias Joni bersama kedua orang tuanya di Kantor Kemenpora, Sabtu, 18 Agustus 2018. Humas Kemenpora.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan Kebudayaan atau Mendikbud Muhadjir Effendy mengibaratkan aksi panjat tiang bendera oleh Yohanes Ande Kala Marcal alias Joni seperti aksi heroik Kusno Wibowo saat merobek warna biru bendera Belanda saat perjuangan 10 November 1945.

    Baca: Panglima TNI Beri Beasiswa Pemanjat Tiang Bendera hingga SMA

    "Aksi Joni ini seperti aksi pemuda Surabaya 10 November lalu yang memanjat tiang bendera yang sedang beribar bendera Belanda, dan merobek bendera yang warna birunya," ujar Muhadjir saat ditemui di Kemendikbud, Senin 20 Agusrtus 2018.

    Menurut Muhadjir aksi cekatan Joni tersebut merupakan salah satu bentuk patrionisme saat ini, yang langsung melakukan tindakan saat bendera Merah Putih tidak bisa berkibar.

    Dia pun mengapresiasi aksi Siswa SMPN 1 Silawan Atambua Flores tersebut. Kemendikbud pun telah memberikan beasiswa kepada Joni hingga lulus Sekolah Menengah Akhir. Selain itu, Muhadjir memberikan perlengkapan sekolah berupa seragam dan satu unit laptop.

    Muhadjir menilai Joni merupakan salah satu hasil dari pendidikan berkarakter di sekolah. "Joni menjadi contoh keberhasilan pendidikan berkarakter di sekolah," ujarnya.

    Baca: TNI Akan Prioritaskan Terima Joni Pemanjat Tiang Bendera HUT RI

    Video Joni yang memanjat tiang bendera demi memperbaiki pengait tali agar bendera merah putih bisa berkibar saat upacara Kemerdekaan menjadi viral sejak Jumat, 17 Agustus 2018.

    Kala itu, Joni sedang mengikuti upacara peringatan kemerdekaan RI ke-73 di Pantai Mota'ain, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Aksi Joni tersebut mendapat pujian dari warganet.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.