Ditanya Nama-Nama Calon Wakapolri, SDM Polri: Semuanya Kuat

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Polri atau Wakapolri Komisaris Jenderal Syafruddin melepaskan jabatannya. Sebabnya, Presiden Joko Widodo menunjuk Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggantikan Asman Abnur. Asman Abnur mundur dari jabatannya karena partai tempat dia bernaung, PAN, mendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019.

    Baca: Ini 8 Polisi Bintang Tiga yang Bisa Mengisi Jabatan Wakapolri

    Hingga saat ini, posisi tersebut masih kosong. Di Markas Besar Polri sendiri ada delapan perwira tinggi yang saat ini berpangkat Komisaris Jenderal. Para jenderal bintang tiga ini lah yang memiliki peluang lebih dekat untuk menggantikan Syafruddin.

    Namun, Asisten Kepala Kepolisian RI Bidang Sumber Daya Manusia Inspektur Jenderal Arief Sulistyanto enggan menjawab siapa yang bakal mengisi kursi Tribarta 2 itu.

    Ketika ditanya siapa nama yang paling kuat di antara kedelapan perwira tinggi tersebut, Arief berseloroh, "Semuanya kuat. Apalagi mereka sehat-sehat," kata dia melalui pesan singkat, Kamis, 16 Agustus 2018.

    Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Mohammad Iqbal mengatakan hingga kini Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian masih terus berdiskusi perihal nama-nama yang cocok ke Presiden Joko Widodo.

    Simak juga: Tiga Jenderal Bintang Tiga Ini Dinilai Layak Jadi Wakapolri

    Iqbal menuturkan, jabatan Wakapolri tak harus digodok Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri. "Yang menyebut Wanjakti siapa? Tidak perlu juga dapat di-wanjakti-kan. Artinya bisa di-wanjakti-kan bisa tidak. Dikonsultasikan iya," ujar Iqbal di Mabes Polri, Jakarta Selatan, hari ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.