TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, dalam waktu dekat, Presiden Joko Widodo atau Jokowi ada kemungkinan akan mencopot Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur. Hal ini lantaran Asman berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN), yang tidak mendukung Jokowi di pemilihan presiden 2019.
"Ya ini konsekuensi dinamika politik," kata Pratikno di kantornya, Jakarta, Selasa, 14 Agustus 2018.
Baca: PAN Dituduh Terima Duit dari Sandi Uno, Zulkifli Hasan: Hoax
Menurut dia, reshuffle kabinet jilid IV untuk mencopot Asman Abnur akan berlangsung dalam waktu dekat. "Kita tunggu saja keputusan Presiden, beliau kan masih di NTB (Nusa Tenggara Barat)," ujarnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Pratikno menuturkan, sikap PAN yang tidak mendukung Jokowi ini menjadi pembicaraan di internal koalisi pemerintah. Ia berujar ada keinginan untuk memberi kejelasan mengenai siapa saja yang berada di kubu pemerintah dan sebaliknya.
"Bagaimana mengokohkan koalisi dan kejelasan siapa yang di sini, siapa yang di sana," tuturnya.
Baca juga: Terima Kasih Prabowo untuk PKS dan PAN yang Legawa Soal Cawapres
Pratikno menjelaskan, pada dasarnya, Jokowi sangat puas dengan kinerja Asman sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Meski berlatar belakang pengusaha, Asman dinilai mampu mereformasi birokrasi di Indonesia.
"Presiden sangat puas, satisfied dengan kinerja Pak Asman. Sangat puas, sekali lagi saya katakan sangat puas, bukan hanya puas," ucapnya.
Presiden Jokowi melantik Asman Abnur sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada 27 Juli 2016. Pengangkatan Asman ini tidak lepas dari perubahan sikap PAN yang bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat atau pendukung pemerintah.
Baca juga: PAN Daftarkan Menteri Asman Abnur Jadi Caleg
Sebelumnya, dalam pemilihan presiden 2014, PAN berada di Koalisi Merah Putih, yang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Pada September 2015, PAN memutuskan keluar dari KMP dan bergabung dengan pemerintah.
Meski bergabung dengan pemerintahan Jokowi, dalam berbagai kebijakan, sikap PAN tidak sejalan. Bahkan Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais kerap mengkritik pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla.
