Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polri Bangun Rutan Teroris di Cikeas, Gunakan Sistem Kontainer

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (ketiga kanan) menyerahkan obor api Asian Games 2018 kepada Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin (kanan) disaksikan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (tengah), Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kedua kanan), Ketua Umum Inasgoc Erick Thohir (kedua kiri) dan Ketua Panitia Pelaksana Daerah Asian Games 2018 Palembang Muddai Madang (kiri) saat pawai obor api Asian Games 2018 di Jakabaring Sport City (JSC), Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu, 4 Agustus 2018. ANTARA
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (ketiga kanan) menyerahkan obor api Asian Games 2018 kepada Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin (kanan) disaksikan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (tengah), Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kedua kanan), Ketua Umum Inasgoc Erick Thohir (kedua kiri) dan Ketua Panitia Pelaksana Daerah Asian Games 2018 Palembang Muddai Madang (kiri) saat pawai obor api Asian Games 2018 di Jakabaring Sport City (JSC), Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu, 4 Agustus 2018. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Markas Besar Polri bakal membangun rumah tahanan khusus teroris di Cikeas Kabupaten Bogor. Menurut Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian, pembangunan rutan khusus teroris itu telah disetujui Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Baca juga: Terduga Teroris yang Ditangkap di Bandung Terkait Jaringan JAD

Rutan Cikeas itu nantinya mampu menampung sampai 340 tahanan. Rencananya, pembangunan itu akan mulai dilakukan pada bulan ini. "Kami menggunakan sistem kontainer dari Spanyol," kata Tito di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Agustus 2018. Ia pun berharap rutan Cikeas sudah bisa selesai di akhir tahun ini.

Pembangunan rutan khusus teroris itu untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah terduga teroris yang ditangkap polisi.

Apalagi, pasca-kerusuhan di rutan Mako Brimob pada Mei 2018 lalu, para teroris tak lagi bisa ditahan di sana. Dalam kerusuhan itu, lima polisi dan seorang napi tewas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Para napi teroris yang ada di Rutan Mako Brimob dipindahkan ke Rutan Gunung Sindur. Adapun ratusan terduga teroris lainnya kini dititipkan di beberapa kantor wilayah kepolisian yang berada di daerah tempat terduga teroris tersebut ditangkap.

Baca juga:  Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris di Banten

"Ada di Polda, Polres, dan Polsek. Kami sudah berikan arahan untuk menempatkan mereka di ruang sendiri dengan pengamanan lebih ketat," ujar Tito Karnavian

Sebelumnya, Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri telah menangkap lebih dari 200 terduga teroris pasca peristiwa bom di Surabaya, Jawa Timur, sampai menjelang Asian Games 2018 digelar.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Densus 88 Tangkap 8 Teroris Diduga Anggota JI sedang Latihan Fisik dan Militer di Poso Sulteng

11 jam lalu

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) DivHumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Jumat (19/1/2024). (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Densus 88 Tangkap 8 Teroris Diduga Anggota JI sedang Latihan Fisik dan Militer di Poso Sulteng

Delapan terduga teroris yang sedang latihan fisik dan militer di Poso Sulteng itu disebut punya posisi strategis di Jamaah Islamiyah.


Densus 88 Tangkap Tujuh Orang Terduga Teroris Anggota Jamaah Islamiyah di Sulawesi Tengah

20 jam lalu

Ilustrasi Densus 88. ANTARA
Densus 88 Tangkap Tujuh Orang Terduga Teroris Anggota Jamaah Islamiyah di Sulawesi Tengah

Tim Densus 88 Antiteror Polri menangkap tujuh orang diduga terafiliasi sebagai anggota kelompok teroris Jamaah Islamiyah


Timur Tengah Memanas, Polri Diminta Waspadai Kebangkitan Sel Terorisme di Indonesia

3 hari lalu

Pemandangan menunjukkan drone atau rudal berlomba-lomba mencari sasaran di lokasi yang dirahasiakan di Israel utara, awal 14 April 2024. Menurut IDF tentara Israel pada awal 14 April Iran meluncurkan rudal dari wilayahnya menuju wilayah Negara Israel. IDF menyerukan masyarakat untuk waspada dan bertindak sesuai dengan pedoman Home Front Command. EPA-EFE/ATEF SAFADI
Timur Tengah Memanas, Polri Diminta Waspadai Kebangkitan Sel Terorisme di Indonesia

Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) meminta Polri mewaspadai aktifnya sel terorisme di Indonesia saat konflik Timur Tengah memanas


Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

7 hari lalu

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, Jimly Asshidiqie, saat ditemui usai sidang etik MKMK di Gedung MKRI 2, Jakarta, Rabu, 1 November 2023. TEMPO/Han Revanda Putra.
Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.


Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

9 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pandangan pemerintah soal RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.


Hijrah Mantan Teroris

10 hari lalu

Hijrah Mantan Teroris

Cap teroris membuat mantan terpidana kasus terorisme kesulitan berbaur di masyarakat. apa yang dilakukan?


TNI Dikabarkan Kembali Pakai Istilah OPM yang Sebelumnya Disebut Teroris

12 hari lalu

Ilustrasi kelompok bersenjata. Shutterstock
TNI Dikabarkan Kembali Pakai Istilah OPM yang Sebelumnya Disebut Teroris

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dikabarkan memerintahkan jajarannya untuk mengubah penyebutan Kelompok Separatis Teroris kembali menjadi OPM


Tentara Israel Akui Korban Gaza yang Disebut Teroris adalah Warga Sipil

17 hari lalu

Warga menggelar salat jenazag pada korban tewas dalam serangan Israel di Khan Younis, setelah mereka dibawa ke rumah sakit al-Najjar, di Rafah di Jalur Gaza selatan 24 Januari , 2024. Total warga sipil yang tewas di wilayah kantong Palestina itu mencapai 25.100 sejak perang dimulai 7 Oktober. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Tentara Israel Akui Korban Gaza yang Disebut Teroris adalah Warga Sipil

Satu lagi kebohongan Israel terungkap, sebagian besar korban jiwa di Gaza yang mereka sebut 'teroris' diakui sebagai warga sipil.


DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

21 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.


RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

21 hari lalu

RUU DKJ Disahkan, Gibran Bakal Punya Kewenangan Besar di Kawasan Aglomerasi?
RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.