Tak Terima Disebut Oesman Sapta Goblok, MK Kirim Somasi

Perwakilan MK saat Konferensi Pers terkait ucapan Oesman Sapta Odang di sebuah stasiun televisi di Gedung MK, Jakarta, Selasa, 31 Juli 2018/Ryan Dwiky Anggriawan

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengirimkan surat keberatan kepada Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau Oso. Keberatan itu terkait pernyataan Oso dalam acara talkshow di stasiun televisi swasta yang menyebut MK dengan pernyataan goblok.

Baca juga: OSO Minta Ketua Umum PSI Tak Mengajari Senior Berpolitik

"Maka terhadap hal tersebut, hari ini MK telah menyampaikan surat keberatan kepada bapak Doktor Honoris Causa Oesman Sapta Odang," kata Sekretaris Jenderal MK, Guntur Hamzah, di Gedung MK, Jakarta, Selasa 31 Juli 2018.

Menurut Guntur, pernyataan Oso itu merupakan perbuatan yang merendahkan kehormatan, harkat dan martabat, serta wibawa Mahkamah Konstitusi dan para hakim konstitusi.

Dalam acara talkshow pada 26 Juli 2018 itu, Oesman Sapta menjadi pembicara dalam talkshow bertema Polemik Larangan DPD dari Parpol di stasiun televisi swasta. Dalam pernyataannya Oesman Sapta yang merupakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD menanggapi putusan MK yang melarang anggota DPD RI dari anggota partai politik.

"MK itu goblok. Kenapa? Mereka tidak menghargai kebijakan yang telah diputuskan oleh KPU. Itu porsinya KPU, bukan porsinya MK," kata Osman dalam acara tersebut. Oso kemudian mengatakan MK sudah melakukan politisasi.

MK melalui Sekjen Guntur Hamzah menjelaskan, seluruh rangkaian proses yang melahirkan putusan perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang menjelaskan bahwa calon anggota DPD RI tidak boleh berasal dari partai politik telah sesuai dengan tata acara dan prosedur mekanisme berperkara di MK.

"Tidak ada pelanggaran, tidak ada hal yang bisa menunjukkan bahwa MK keluar dari prosedur hukum yang berlaku di MK," kata Guntur.

Baca juga: Hanura Kubu OSO: WhatsApp Wiranto Bukan SK Dewan Pembina

Guntur menjelaskan secara rinci kronologi perkara mulai dari pengajuan perkara pertama tanggal 4 April 2018 hingga sidang pleno untuk pengucapan putusan tanggal 23 Juli 2018. Ia juga menjelaskan bahwa setiap proses pengajuan perkara yang diterima hingga persidangan yang dilakukan MK dapat diketahui publik dari unggahan serta live streaming di situs resmi MK.

"Artinya tidak ada alasan untuk siapapun mengatakan tidak mengetahui adanya perkara yang masuk di MK. Apalagi menuduh MK memutus perkara secara diam-diam. Karena prosesnya berlangsung secara terbuka dan transparan kecuali rapat permusyawaratan hakim yang memang sifatnya tertutup," ucap Guntur.

Lebih lanjut, Guntur mengatakan saat ini yang dilakukan MK hanya menunggu respon dari Oesman Sapta atas surat keberatan yang telah disampaikan MK.

Baca juga: Hanura Kubu OSO Minta Diberi Julukan Kubu Ber-SK Kemenkumham

"Nanti kita tunggu hasil responnya, dan dari hasil respon itu kami memutuskan apa yang akan kami tindaklanjuti," kata Guntur.






DPR Sebut Presiden Harus Terbitkan Kepres Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi

2 jam lalu

DPR Sebut Presiden Harus Terbitkan Kepres Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi

DPR ingin agar Presiden Jokowi menerbitkan Kepres penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto.


Jimly Asshiddiqie: Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-Undang

3 hari lalu

Jimly Asshiddiqie: Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-Undang

Jimly Asshiddiqie mengatakan DPR tidak punya wewenang untuk mencopot hakim konstitusi.


MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

4 hari lalu

MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha tidak melanggar batas masa kerja delapan tahun di jabatan itu


Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

5 hari lalu

Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

Tim Advokasi UU Minerba menilai, hakim MK hanya menjadi corong pemerintah dan mengabaikan hak konstitusi rakyat.


Pergantian Wakil Ketua MPR dari Unsur DPD, Pakar: Rakyat Menunggu dan Berharap

14 hari lalu

Pergantian Wakil Ketua MPR dari Unsur DPD, Pakar: Rakyat Menunggu dan Berharap

Pakar politik BRIN Firman Noor menyoroti pergantian Wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Dia menilai selama ini Wakil Ketua MPR dari DPD tak menonjol.


Hanura Belum Tentukan Sikap Soal Capres 2024, OSO: Nanti Desember 2022

16 hari lalu

Hanura Belum Tentukan Sikap Soal Capres 2024, OSO: Nanti Desember 2022

Partai Hanura sampai saat ini belum menentukan sikap soal calon presiden yang akan diusung di Pilpres 2024. OSO sebut situasi politik membingungkan.


MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

18 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


La Nyalla Sebut Pencopotan Fadel Muhammad dari Wakil Ketua MPR Sesuai Aturan

19 hari lalu

La Nyalla Sebut Pencopotan Fadel Muhammad dari Wakil Ketua MPR Sesuai Aturan

Pada Sidang Paripurna ke-13 Fadel Muhammad menyampaikan Laporan Kinerja Wakil Ketua MPR unsur DPD RI. Menerima informasi mengenai mosi tidak percaya.


MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

19 hari lalu

MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

MK mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut merupakan jawaban dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya lewat chat WA.


Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

19 hari lalu

Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

Din Syamsuddin meminta MK mencopot juru bicaranya karena telah bicara soal kemungkinan presiden 2 periode bisa jadi calon wakil presiden.