Minggu, 22 September 2019

Kata Abdul Somad Soal Cap Anti-NKRI untuk Dirinya

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla melaksanakan salat subuh berjamaah bersama Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Syafruddin dan Ustad Abdul Somad di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, pada Ahad, 4 Februari 2018. SETWAPRES

    Wakil Presiden Jusuf Kalla melaksanakan salat subuh berjamaah bersama Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Syafruddin dan Ustad Abdul Somad di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, pada Ahad, 4 Februari 2018. SETWAPRES

    TEMPO.CO, Semarang - Pendakwah Abdul Somad akhirnya tetap bisa berceramah di Semarang pada Senin 30 Juli 2018. Sebelumnya, kehadiran Abdul Somad mendapat tentangan dari beberapa organisasi massa di Semarang.

    Baca juga: Ditolak Ormas, Ceramah Ustad Abdul Somad di Semarang Tetap Jalan

    Mereka menyebut Somad merupakan simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dibubarkan pemerintah. Dalam ceramahnya di Auditorium Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) Semarang memberi klarifikasi soal banyaknya masyarakat yang mengatakannya anti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika.

    "Katanya ustadz Somad anti Bhineka dan NKRI. Saya klarifikasi, Somad adalah NKRI. Bagaimana mungkin Somad anti Bhineka. Berbagai keberagaman sangat kaya di negara ini," ujar Somad.

    Di Semarang, Abdul Somad mengisi beberapa kegiatan yakni tausiyah soal multikulturalisme di Unisula, dilanjutkan dakwah soal ukhuwah dan hikmah di Lapangan Sepak Bola Leboh Raya Pedurungan Semarang pada malam harinya. Hari ini, Selasa 31 Juli 2018 Ustad Somad dijadwalkan mengisi dakwah soal kebangkitan ekonomi umat di Masjid Jami Jatisari BSB Mijen Semarang.

    Baca juga: Begini Pandangan Abdul Somad Soal Multikulturalisme di Indonesia


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.