Minggu, 22 September 2019

Bamsoet: Pertemuan SBY - Prabowo Akan Pastikan Peta Politik 2019

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, menyambut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat mengadakan pertemuan tertutup di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat,  27 Juli 2017. istimewa

    Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, menyambut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat mengadakan pertemuan tertutup di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, 27 Juli 2017. istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Koordinator Bidang Pratama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sangat penting untuk memastikan peta konstelasi politik ke depan.

    Baca: SBY Sakit, Pertemuan dengan Prabowo Subianto Dibatalkan

    "Sebenarnya disayangkan pertemuan tersebut tertunda," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 18 Juli 2018. Ia pun berharap SBY segera sembuh dan bisa melanjutkan pertemuan dengan Prabowo.

    Hari ini, SBY dan Prabowo merencanakan pertemuan di rumah SBY di Kuningan, Jakarta Selatan, untuk membahas pemilihan presiden atau pilpres 2019. Namun SBY jatuh sakit seusai kunjungannya ke Yogyakarta dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto.

    Baca: Gerindra Yakin Pertemuan Prabowo dan SBY Akan Tetap Terjadi

    Bambang memprediksi Partai Demokrat akan bergabung dengan koalisi oposisi yang dipimpin Gerindra. Ia melihat ada chemistry di antara kedua partai tersebut karena latar belakang pemimpinnya sama-sama dari militer.

    "Ini hanya pembacaan saya saja karena melihat chemistry antara Demokrat dan Gerindra sama-sama militer," ujarnya. Jika itu terjadi, menurut Bambang, peta kontestasi pilpres 2019 makin jelas, yaitu ada dua kubu yang siap bertarung.

    Baca: Bertemu SBY, Prabowo Ingin Cari Kawan Koalisi Sebanyak Mungkin


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.