Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PSI Daftarkan 575 Caleg DPR, Grace Natalie: 45 Persen Perempuan

Reporter

image-gnews
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie beserta rombongan menyerahkan daftar nama calon legislatif (caleg) ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendaftarkan 575 bakal calon anggota legislatif 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). TEMPO/Subekti.
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie beserta rombongan menyerahkan daftar nama calon legislatif (caleg) ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendaftarkan 575 bakal calon anggota legislatif 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyetorkan daftar bakal calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini. PSI menjadi partai kedua yang menyetor calon legislatifnya.

"Kami hari ini menyerahkan formulir dan dokumen daftar calon legislatif PSI," ujar Ketua Umum PSI Grace Natalie di kantor KPU, Selasa, 17 Juli 2018.

Baca: PSI akan Setor Nama-nama Caleg Besok

Grace mendaftarkan bakal caleg ke KPU ditemani Ketua DPP PSI Tsamara Amany, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PSI Sumardi, serta beberapa pengurus partai lainnya.

Grace mengatakan PSI mendaftarkan sebanyak 575 bakal caleg Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk 80 daerah pemilihan. Namun, kata Grace, PSI belum memiliki data untuk daftar caleg untuk DPRD Kabupaten Kota.

Baca: PSI Sebut Mahfud MD Paket Komplet untuk Jadi Cawapres Jokowi

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Total keseluruhan caleg seluruh Indonesia belum bisa kami update totalnya berapa, karena sampai malam masih ada pengurus yang mendaftar," katanya.

Menurut Grace, 65 persen caleg PSI untuk DPR berusia di bawah 45 tahun. Selain itu, 45 persen dari total caleg merupakan perempuan. "Berarti dapat dikatakan satu dari dua caleg PSI adalah perempuan," ucapnya. Dengan ini, kata dia, PSI telah lolos dari syarat 30 persen caleg perempuan.

Baca: Prabowo Galang Dana, Sekjen PSI: Jangan Ada Aliran Dana Hitam

Grace menegaskan semua caleg PSI yang didaftarkan tidak ada yang mantan narapidana korupsi. PSI, tutur dia, juga telah memenuhi semua syarat pendaftaran caleg di KPU.

PSI menjadi salah satu partai yang baru kali pertama mengikuti pemilu setelah dinyatakan lolos menjadi peserta Pemilu 2019 oleh KPU.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Alasan Bawaslu Belum Bisa Tindak Kepala Desa yang Langgar Netralitas di Pilkada 2024

1 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Alasan Bawaslu Belum Bisa Tindak Kepala Desa yang Langgar Netralitas di Pilkada 2024

Bawaslu mengakui belum dapat menindak pelanggaran perihal pemasangan alat peraga kampanye di Pilkada 2024.


Klaim Tak Alami Peretasan, KPU Tetap Bakal Lakukan Ini Menjelang Pilkada

1 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Terlapor) saat ditemui usai memenuhi panggilan DKPP terkait sidang dugaan pelanggaran etik tindak asusila, yang digelar di Gedung DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu, 22 Mei 2024. Sidang dimulai sejak pukul 09.38 WIB hingga pukul 17.15 WIB. TEMPO/Adinda Jasmine
Klaim Tak Alami Peretasan, KPU Tetap Bakal Lakukan Ini Menjelang Pilkada

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan sudah melakukan pengecekan terhadap server KPU. Hasilnya, tak ada peretasan. Tapi dia menyebut bakal lakukan ini.


Catatan Penting bagi KPU dan Bawaslu soal Jadwal Pelantikan Kepala Daerah

1 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari ketika ditemui usai rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional hari ke-6, di KPU RI, Jakarta, Senin, 4 Maret 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Catatan Penting bagi KPU dan Bawaslu soal Jadwal Pelantikan Kepala Daerah

KPU dan Bawaslu kompak buka suara terkait jadwal pelantikan kepala daerah seiring putusan MA. Apa catatannya?


Alasan Bawaslu Sebut Putusan MA Soal Batas Usia Calon Kepala Daerah Perlu Disikapi Hati-hati

2 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Alasan Bawaslu Sebut Putusan MA Soal Batas Usia Calon Kepala Daerah Perlu Disikapi Hati-hati

KPU menyatakan akan melaksanakan putusan MA soal batas usia calon kepala daerah di Pilkada 2024.


Tim Mahasiswa UGM Teliti Wacana Pemilu Hijau di Indonesia, Apa Itu?

2 hari lalu

Kendaraan melintas dekat Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di batang pohon di Kembangan, Jakarta, Jumat, 19 Januari 2024. Pemasangan APK di batang pohon yang sebagian besar menggunakan paku tersebut selain melanggar Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye Pemilu 2024. TEMPO/Fajar Januarta
Tim Mahasiswa UGM Teliti Wacana Pemilu Hijau di Indonesia, Apa Itu?

Mahasiswa UGM melakukan riset pemilu hijau untuk melihat pengaruh wacana terhadap perilaku memilih masyarakat perkotaan.


Jelang PSU di Kaltim, KPU Pastikan Kondisi Kotak Suara di 147 TPS Aman dan Tersegel

2 hari lalu

Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli saat melakukan pengecekan gudang logistik KPU untuk persiapan penghitungan suara ulang, amanah putusan MK. Polresta Samarinda
Jelang PSU di Kaltim, KPU Pastikan Kondisi Kotak Suara di 147 TPS Aman dan Tersegel

PSU di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pileg 2024.


Temui Kaesang di Jakarta, Sekar Tandjung Dapat 4 Tugas sebagai Kandidat Calon Wali Kota Solo dari PSI

2 hari lalu

Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep bertemu dengan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Solo, Sekar Tandjung (kanan) di Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. Foto: Istimewa
Temui Kaesang di Jakarta, Sekar Tandjung Dapat 4 Tugas sebagai Kandidat Calon Wali Kota Solo dari PSI

Ketua DPD II Partai Golkar Kota Solo, Sekar Tandjung mendapat surat tugas saat bertemu Ketua DPP PSI Kaesang Pangarep untuk Pilkada Solo.


Ketua KPU Mengaku Kerepotan Laksanakan Putusan MA Jika Tanggal Pelantikan Tak Serentak

2 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Terlapor) saat ditemui usai memenuhi panggilan DKPP terkait sidang dugaan pelanggaran etik tindak asusila, yang digelar di Gedung DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu, 22 Mei 2024. Sidang dimulai sejak pukul 09.38 WIB hingga pukul 17.15 WIB. TEMPO/Adinda Jasmine
Ketua KPU Mengaku Kerepotan Laksanakan Putusan MA Jika Tanggal Pelantikan Tak Serentak

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengaku kerepotan untuk melaksanakan putusan MA soal batas usia calon kepala daerah saat pelantikan di Pilkada 2024 ini.


Ketua KPU Sebut Peretasan Pusat Data Nasional Menjelang Pilkada 2024 Harus Jadi Perhatian

2 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Terlapor) saat ditemui usai memenuhi panggilan DKPP terkait sidang dugaan pelanggaran etik tindak asusila, yang digelar di Gedung DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu, 22 Mei 2024. Sidang dimulai sejak pukul 09.38 WIB hingga pukul 17.15 WIB. TEMPO/Adinda Jasmine
Ketua KPU Sebut Peretasan Pusat Data Nasional Menjelang Pilkada 2024 Harus Jadi Perhatian

Ketua KPU Hasyim Asy'ari ikut mengomentari peretasan Pusat Data Nasional yang berimbas ke 210 lembaga pemerintah.


Kebakaran Kantor KPU Kabupaten Labura, Seluruh Dokumen Pemilu Ludes Terbakar

3 hari lalu

Ilustrasi kebakaran. shutterstock
Kebakaran Kantor KPU Kabupaten Labura, Seluruh Dokumen Pemilu Ludes Terbakar

Kebakaran kantor KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara itu tidak mengganggu proses pendaftaran calon kepala daerah dalam persiapan Pilkada 2024.