Politikus Hanura dan PPP Loncat ke NasDem, Apa Alasannya?

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Johny G. Plate (kiri), Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasdem Effendy Choirie beserta rombongan mendaftarkan nama bakal calon legislatif (caleg) ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, 16 Juli 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Johny G. Plate (kiri), Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasdem Effendy Choirie beserta rombongan mendaftarkan nama bakal calon legislatif (caleg) ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, 16 Juli 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah politikus yang duduk di parlemen memilih keluar dari partainya untuk maju menjadi calon legislator melalui partai lain. Bekas politikus Partai Hanura, Dadang Rusdiana, terang-terangan mengatakan berpindah ke Partai NasDem dalam pencalonan legislator pada Pemilu 2019.

    “Saya punya kedekatan dengan NasDem. Secara pribadi saya pernah menjadi bagian dari ormas NasDem,” kata Dadang kepada Tempo, Senin, 16 Juli 2018.

    Baca: NasDem Daftarkan 575 Caleg, 15 Orang Pindahan dari Partai Lain

    Dadang mengatakan konflik yang terjadi di internal partai menyebabkan dia keluar dari Hanura. Konflik tersebut membuat sejumlah kader partai tak bisa mencalonkan diri sebagai anggota Dewan karena tak diakui dalam surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Karena itu, dia memutuskan membuat surat pengunduran diri dari anggota Hanura.

    Pengajuan bakal calon legislator dibuka sejak 4 Juli lalu oleh Komisi Pemilihan Umum. Hari ini menjadi hari terakhir bagi partai politik untuk mendaftarkan bakal calon legislatornya hingga pukul 12.00 malam nanti. Kemarin, baru Partai NasDem yang datang untuk mendaftarkan para calonnya.

    Baca: Pendaftaran Pileg 2019, Caleg NasDem Bali Pakai Topeng Jokowi

    Menurut Dadang, alasan lain dirinya memilih bergabung dengan NasDem adalah ada dukungan yang diberikan partai dalam pencalonan dan kampanye. Ia menyebut NasDem tak memungut biaya politik sepeser pun untuk bakal calon legislator.

    Dia mengatakan bakal calon anggota legislatif dari NasDem tidak perlu memikirkan bagaimana memelihara jaringan organisasi. “Itu urusan partai, termasuk membiayai DPC dan DPD, tidak usah dipikirkan,” katanya.

    Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani membeberkan kadernya juga ada yang berpindah ke NasDem. Dia adalah anggota Komisi Ketenagakerjaan DPR, Okky Asokawati. Ia mengatakan tak ada paksaan bagi Okky untuk tetap berada di partai berlambang Ka’bah itu. “Yang penting kepindahan itu dilakukan dengan elegan dan beretika, seperti memberi tahu baik-baik dan mengundurkan diri dari DPR dulu,” ujarnya.

    Baca: NasDem Daftar Caleg ke KPU, Ada Nama Manohara dan Kristina

    Menurut Arsul, tak ada konflik yang menyangkut Okky dalam internal partainya. Ia menilai Okky mampu membina hubungan baik dengan kubu Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy dan Djan Faridz. Hanya, kata dia, PPP tidak bisa memberikan bantuan dalam jumlah besar kepada kader atau pengurus untuk kembali mencalonkan sebagai anggota Dewan. “Yang tidak bisa PPP berikan adalah bantuan dalam jumlah miliaran,” katanya.

    Arsul mengatakan perpindahan juga tidak hanya dialami oleh kader PPP ke partai lain. Sejumlah kader dari partai lain pun, kata dia, berpindah ke PPP. Bahkan ia membocorkan ada bekas perwira tinggi dari Tentara Nasional Indonesia dan Polri yang akan bergabung. Termasuk sejumlah eksekutif di BUMN dan aktivis dalam organisasi masyarakat.

    Baca: KPU Kebut Verifikasi Berkas Caleg Setelah Pendaftaran Ditutup

    Komisioner KPU, Ilham Saputra, mengimbau semua partai politik segera mendaftar ke KPU. Sebab, pendaftaran hanya dibuka sampai hari ini dan tidak akan diperpanjang. KPU, kata dia, segera memverifikasi berkas pendaftaran ketika dokumen sudah masuk. “Konsekuensinya, apabila tidak mendaftar, ya tidak akan ikut dalam pencalegan,” tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.