Bertemu Prabowo, PKS Belum Bulat Soal Capres dan Cawapres 2019

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman, saat ditemui di kantor Dewan Pimpinan Pusat PKS di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 26 Juni 2018. TEMPO/Dewi Nurita

    Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman, saat ditemui di kantor Dewan Pimpinan Pusat PKS di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 26 Juni 2018. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Sohibul Iman membenarkan bahwa dia bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Sabtu siang, 14 Juli 2018.

    Saat ditanya mengenai kesepakatan tiga partai itu untuk berkoalisi mendukung Prabowo sebagai calon presiden, Sohibul tak secara gamblang mengakuinya. "Memang kami belum ada agreement, tapi karena di antara yang hadir secara tegas dari partainya menyatakan capres itu Prabowo, tentu kami keep sebagai sebuah milik bersama," kata Sohibul di DPP PKS, Jakarta, Sabtu, 14 Juli 2018.

    Baca: Bertemu Mardani Ali, Sandiaga Uno Optimistis PKS Gabung Gerindra

    Menurut Sohibul, kesepakatan mengusung calon presiden juga harus dibarengi dengan pembahasan calon wakil presiden. Ia mengatakan pembahasan pilpres 2019 di antara tiga partai tersebut masih ada kemungkinan mengalami perubahan dan tergantung pada lobi masing-masing partai. "Sampai sebelum kita deklarasi, ini belum final," katanya.

    Sohibul pun menegaskan bahwa deklarasi mengenai koalisi, serta capres dan cawapres akan diumumkan sebelum 10 Agustus atau hari terakhir pendaftaran capres cawapres.

    Ketika dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno mengaku belum mengetahui hasil pertemuan di rumah Prabowo. "Saya masih di luar kota dan baru nanti malam akan ketemu Pak Zul untuk mendapatkan update hasil pembicaraan tadi siang," kata Eddy melalui pesan singkat kepada Tempo.

    Simak: Cawapres Prabowo: Mulai Aher, Salim Segaf, Zulhas, Hingga Anies


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.