Minggu, 22 September 2019

Kata Hanura Soal Syarat Cawapres Jokowi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo berjalan bersama Ketua Umun Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Oesman Sapta (kiri) dan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, Wiranto (kanan) saat pembukaan Rapat Pimpinan Nasional ke-1 Partai Hanura di Kuta, Bali, 4 Juli 2017. Rapat yang digelar selama 3 hari ini juga bertujuan membahas agenda politik strategis nasional yaitu Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019. Foto: Johannes P. Christo

    Presiden Joko Widodo berjalan bersama Ketua Umun Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Oesman Sapta (kiri) dan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, Wiranto (kanan) saat pembukaan Rapat Pimpinan Nasional ke-1 Partai Hanura di Kuta, Bali, 4 Juli 2017. Rapat yang digelar selama 3 hari ini juga bertujuan membahas agenda politik strategis nasional yaitu Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019. Foto: Johannes P. Christo

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menyatakan komitmennya sebagai salah satu partai pendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk maju dalam pemilihan presiden atau pilpres 2019.

    Politikus Partai Hanura, Sutrisno Iwantono, menjelaskan Hanura sudah bulat memberikan dukungan ke Jokowi dengan pertimbangan visi mereka selaras.

    Baca juga: Mahfud MD Sebut Nama Cawapres Jokowi Mulai Mengerucut

    Menurut Sutrisno, Jokowi konsisten untuk membangun ekonomi yang orientasinya ke rakyat kecil. Program yang dikembangkan Jokowi, kata dia, bisa menyelesaikan masalah rakyat itu. Menurut Sutrisno, masalah lain yang juga perlu diperhatikan yakni masalah keagamaan dan umat.

    "Soal wapres, Hanura menyerahkan kepada Jokowi untuk memilih, ini komitmen kami," ucap dia dalam diskusi "Polemik Sindotrijaya FM" dengan tema Jokowi Mencari Cawapres di Warung Daun, Jakarta, Sabtu, 14 Juli 2018.

    Baca juga: Ditanya Soal Cak Imin Jadi Cawapres, Jokowi Acungkan Jempol

    Dia menyatakan sumber cawapres bisa dari mana saja. Tidak harus dari Hanura, bisa dari partai lain atau nonpartai.

    "Yang penting orang ini bisa mendukung Jokowi untuk ekonomi rakyat kecil, itu yang jadi acuan Hanura," ujar Sutrisno. "Tentu (wapres) harus punya jaringan kuat. Wapres jangan jadi beban."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.