Bagaimana Jokowi dan Prabowo Seharusnya Memilih Cawapres?

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Presiden Jokowi (keempat kanan) menerima Ketua KPU Arief Budiman (keempat kiri) beserta Komisioner KPU di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018. Dalam pertemuan ini juga dibahas persiapan tahapan pileg dan pilpres 2019. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto harus cermat memilih wakil jika ingin menang di pemilihan presiden 2019. Menurut Sebastian, tokoh dari partai maupun tokoh non-partai sama-sama memiliki kelebihan dan kelemahan.

“Jadi perlu lihai membaca, kalau mengambil tokoh dari partai, maka pilihlah partai yang memiliki suara terbesar,” ujar Sebastian saat dihubungi Tempo pada Jumat, 13 Juni 2018.

Baca juga: Zulkifli Hasan Sebut Mahfud MD Layak Jadi Cawapres Jokowi

Adapun beberapa nama bakal cawapres yang menguat dari tokoh partai pendukung Jokowi yakni, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy. Adapula nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, kendati belum resmi menyatakan mendukung.

Untuk kategori tokoh partai, ujar Sebastian, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto adalah pilihan yang paling rasional untuk dipilih Jokowi. Alasannya, ujar dia, Golkar adalah partai pemenang kedua, dengan jumlah kursi yang cukup dominan di parlemen, serta memiliki mesin politik yang kuat. “Ini bisa menjadi modal untuk menarik suara pemilih dan juga mengonsolidasikan kekuatan pemerintah di parlemen,” ujar dia.

Sementara dari kubu penantang Prabowo Subianto, ada dua nama kader Partai Keadilan Sejahtera yang menguat, yakni Ahmad Heryawan dan Salim Segaf Al-Jufri. Adapula nama Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, yang belum kunjung resmi menyatakan mendukung Prabowo.

Baca juga: Cawapres Prabowo: Mulai Aher, Salim Segaf, Zulhas, Hingga Anies

Menurut Sebastian, jika Gerindra ingin mengusung Prabowo, maka tokoh partai yang diusung haruslah dari kader PKS, sebab baru partai besutan Sohibul Iman itu yang tegas menyatakan akan bersama-sama dengan Gerindra di Pilpres 2019. “Pilihan Gerindra tidak banyak, jika tidak ingin PKS lari, maka harus memilih PKS,” ujar Sebastian.

Namun, lanjut dia, memilih tokoh partai juga memiliki potensi memecah koalisi. “Bisa jadi partai yang sudah bergabung lari, yang mau bergabung tidak jadi, karena tidak dipilih menjadi wakil. Semua partai pasti ingin menyodorkan kadernya,” ujar dia.

Jika perundingan di koalisi sudah deadlock, ujar dia, tokoh di luar partai bisa menjadi pilihan paling memungkinkan, tapi lagi-lagi kapasitas dan elektabilitas harus menjadi pertimbangan utama. “Tokoh tersebut harus bisa diterima partai dengan kapasitas dan elektabilitas yang mampu mendulang suara untuk pasangannya,” ujar Sebastian.

Untuk tokoh non-partai dari kubu Jokowi, ujar dia, nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD patut dipertimbangkan, Sebab, secara kapasitas, cukup mumpuni untuk memimpin. Sementara untuk kubu Prabowo, ada nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang juga berpeluang. Namun untuk Anies, ujar Sebastian, berpotensi mendulang namun secara kapasitas dianggap orang yang baru memimpin Jakarta dan belum kentara kinerjanya.






Ini Kata Mahasiswa yang Dikunjungi Jokowi di BUMN Startup Day

3 jam lalu

Ini Kata Mahasiswa yang Dikunjungi Jokowi di BUMN Startup Day

Pertamina mengusung lima tim jebolan Pertamuda 2021 di ajang kegiatan BUMN Startup Day. Seluruhnya digawangi mahasiswa: Unair, UI, UGM, UB.


Padam Kompor Listrik Sebelum Sempat Menyala

5 jam lalu

Padam Kompor Listrik Sebelum Sempat Menyala

Program pengalihan kompor elpiji 3 kilogram milik masyarakat menjadi kompor listrik kandas di tengah jalan. Apa sebabnya?


Prabowo Dukung Andika Turunkan Syarat Tinggi Badan Calon Taruna Akmil

9 jam lalu

Prabowo Dukung Andika Turunkan Syarat Tinggi Badan Calon Taruna Akmil

Prabowo menilai TNI memang harus menyesuaikan syarat tinggi badan tersebut dengan kondisi daerah masing-masing dan suku yang berlainan.


Jokowi Sentil Pejabat yang Pamer Berwisata ke Luar Negeri di Media Sosial

10 jam lalu

Jokowi Sentil Pejabat yang Pamer Berwisata ke Luar Negeri di Media Sosial

Presiden Jokowi menyentil pejabat negara yang memamerkan aktivitas melancongnya ke luar negeri di media sosial. Menurut Jokowi, kegiatan para pejabat itu membuat devisa lari ke luar negeri.


19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

10 jam lalu

19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan kondisi perekonomian di Indonesia dalam keadaan baik.


DKI Ingin MRT Jakarta Segera Akusisi PT KCI, Realisasikan Instruksi Jokowi

10 jam lalu

DKI Ingin MRT Jakarta Segera Akusisi PT KCI, Realisasikan Instruksi Jokowi

MRT Jakarta telah meminta penyertaan modal daerah Rp 1,7 triliun untuk mengakuisisi PT KCI. Kondisi fiskal terkendala pandemi Covid-19.


Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

11 jam lalu

Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

Presiden Jokowi mengajak seluruh kepala daerah untuk kompak bersama-sama menghadapi ancaman inflasi


Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan

11 jam lalu

Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan

Jokowi menjelaskan, infrastruktur dibutuhkan karena merupakan fondasi bangsa agar bisa bersaing dengan negara lain.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

11 jam lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

12 jam lalu

Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah masih memiliki daya belanja yang besar hingga kuartal IV - 2022. Ini untuk menopang ekonomi hingga akhir tahun supaya bisa tumbuh di atas 5 persen sepanjang 2022.