Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bagaimana Jokowi dan Prabowo Seharusnya Memilih Cawapres?

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Presiden Jokowi (keempat kanan) menerima Ketua KPU Arief Budiman (keempat kiri) beserta Komisioner KPU di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018. Dalam pertemuan ini juga dibahas persiapan tahapan pileg dan pilpres 2019. ANTARA/Wahyu Putro A
Presiden Jokowi (keempat kanan) menerima Ketua KPU Arief Budiman (keempat kiri) beserta Komisioner KPU di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018. Dalam pertemuan ini juga dibahas persiapan tahapan pileg dan pilpres 2019. ANTARA/Wahyu Putro A
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto harus cermat memilih wakil jika ingin menang di pemilihan presiden 2019. Menurut Sebastian, tokoh dari partai maupun tokoh non-partai sama-sama memiliki kelebihan dan kelemahan.

“Jadi perlu lihai membaca, kalau mengambil tokoh dari partai, maka pilihlah partai yang memiliki suara terbesar,” ujar Sebastian saat dihubungi Tempo pada Jumat, 13 Juni 2018.

Baca juga: Zulkifli Hasan Sebut Mahfud MD Layak Jadi Cawapres Jokowi

Adapun beberapa nama bakal cawapres yang menguat dari tokoh partai pendukung Jokowi yakni, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy. Adapula nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, kendati belum resmi menyatakan mendukung.

Untuk kategori tokoh partai, ujar Sebastian, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto adalah pilihan yang paling rasional untuk dipilih Jokowi. Alasannya, ujar dia, Golkar adalah partai pemenang kedua, dengan jumlah kursi yang cukup dominan di parlemen, serta memiliki mesin politik yang kuat. “Ini bisa menjadi modal untuk menarik suara pemilih dan juga mengonsolidasikan kekuatan pemerintah di parlemen,” ujar dia.

Sementara dari kubu penantang Prabowo Subianto, ada dua nama kader Partai Keadilan Sejahtera yang menguat, yakni Ahmad Heryawan dan Salim Segaf Al-Jufri. Adapula nama Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, yang belum kunjung resmi menyatakan mendukung Prabowo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga: Cawapres Prabowo: Mulai Aher, Salim Segaf, Zulhas, Hingga Anies

Menurut Sebastian, jika Gerindra ingin mengusung Prabowo, maka tokoh partai yang diusung haruslah dari kader PKS, sebab baru partai besutan Sohibul Iman itu yang tegas menyatakan akan bersama-sama dengan Gerindra di Pilpres 2019. “Pilihan Gerindra tidak banyak, jika tidak ingin PKS lari, maka harus memilih PKS,” ujar Sebastian.

Namun, lanjut dia, memilih tokoh partai juga memiliki potensi memecah koalisi. “Bisa jadi partai yang sudah bergabung lari, yang mau bergabung tidak jadi, karena tidak dipilih menjadi wakil. Semua partai pasti ingin menyodorkan kadernya,” ujar dia.

Jika perundingan di koalisi sudah deadlock, ujar dia, tokoh di luar partai bisa menjadi pilihan paling memungkinkan, tapi lagi-lagi kapasitas dan elektabilitas harus menjadi pertimbangan utama. “Tokoh tersebut harus bisa diterima partai dengan kapasitas dan elektabilitas yang mampu mendulang suara untuk pasangannya,” ujar Sebastian.

Untuk tokoh non-partai dari kubu Jokowi, ujar dia, nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD patut dipertimbangkan, Sebab, secara kapasitas, cukup mumpuni untuk memimpin. Sementara untuk kubu Prabowo, ada nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang juga berpeluang. Namun untuk Anies, ujar Sebastian, berpotensi mendulang namun secara kapasitas dianggap orang yang baru memimpin Jakarta dan belum kentara kinerjanya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

40 menit lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerahkan potongan tumpeng kepada Presiden Joko Widodo, disaksikan Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPP PDI Perjuangan Prananda Prabowo saat mengikuti acara puncak HUT ke-50 PDI Perjuangan di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Selasa, 10 Januari 2022. PDI Perjuangan merayakan HUT ke-50 sebagai bagian dari konsolidasi partai dalam rangka pemenangan Pemilu 2024. Perayaan tersebut mengusung tema
Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

Puan Maharani buka suara soal peluang pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto.


Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

1 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

Berita terkini bisnis pada Kamis siang ini dimulai dari janji bos PT Freeport Indonesia ke Presiden Jokowi soal operasionalisasi smelter Gresik.


Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

1 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas memberikan keterangan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyoroti urgensi perpanjangan izin ekspor konsentrat dari pemerintah untuk perusahaannya. Apa katanya?


Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

2 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

3 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Cerita AHY Jadi Oposisi Hampir 1 Dekade: Ruang Gerak dan Sumber Daya Terbatas

5 jam lalu

(Dari kiri ke kanan) Edhy Baskoro Yudhoyono (Ibas) Anggota DPR RI Komisi VI periode 2019 - 2024, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Capres Terpilih Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Annisa Pohan (istri AHY) saat menghadiri Buka Bersama Partai Demokrat pada Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Cerita AHY Jadi Oposisi Hampir 1 Dekade: Ruang Gerak dan Sumber Daya Terbatas

AHY bersyukur karena Prabowo menang, partainya kembali ke pemerintahan.


Istana Tegaskan Pemerintah Jokowi Bukan Pihak yang Terlibat Sengketa Pilpres di MK

5 jam lalu

Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendaftarkan permohonan Perselisihan Jasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis pagi, 21 Maret 2024 di Jakarta. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Istana Tegaskan Pemerintah Jokowi Bukan Pihak yang Terlibat Sengketa Pilpres di MK

Kubu 01 meminta MK menghadirkan beberapa menteri Jokowi di sidang sengketa Pilpres. Pihak Istana menilai tidak relevan.


Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

5 jam lalu

Pengendara melintas di depan landmark BSD CITY Jalan Raya Serpong, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

Deputi BKPM Nurul Ichwan buka suara perihal awal mula masuknya pengembangan kawasan PIK 2 dan BSD ke dalam PSN baru.


Survei Elektabilitas Airin Rachmi Diany Unggul dari Rano Karno dan Wahidin Halim untuk Pilgub Banten, Siap Maju Banten 1?

6 jam lalu

Wakil Gubernur Banten Rano Karno dan  Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany usai menghadiri sebuah acara di Setu, Tangerang Selatan, Banten, (23/10). Setelah Gubernur Banten Atut Chosiyah jarang muncul di hadapan publik, Rano Karno yang tampil di kegiatan kegubernuran. ANTARA/Muhammad Iqbal
Survei Elektabilitas Airin Rachmi Diany Unggul dari Rano Karno dan Wahidin Halim untuk Pilgub Banten, Siap Maju Banten 1?

IPRC rilis survei elektabilitas para calon gubernur di Pilgub Banten 2024. Airin Rachmi Diany tertinggi, diikuti Rano Karno dan Wahidin Halim.


AHY Ungkap Diminta Prabowo Siapkan Kader Terbaiknya untuk Masuk Kabinet

7 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat ditemui usai menghadiri acara Buka Bersama Partai Demokrat, pada Rabu, 27 Maret 2025 di St. Regis, Setiabudi, Jakarta Selatan. TEMPO/Adinda Jasmine
AHY Ungkap Diminta Prabowo Siapkan Kader Terbaiknya untuk Masuk Kabinet

Menurut AHY, Demokrat juga sudah siap untuk membantu merealisasikan kebijakan dan program di era Prabowo.