Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Diizinkan Ketua PAN Daftar Caleg, Asman Abnur Pilih Fokus Kerja

Reporter

image-gnews
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur memberi keynote speech saat launching Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) di Auditorium Politeknik Statistika STIS, Jalan Otto Iskandardinata, Jakarta Timur, Rabu, 28 Maret 2018. Tempo/M Yusuf Manurung
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur memberi keynote speech saat launching Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) di Auditorium Politeknik Statistika STIS, Jalan Otto Iskandardinata, Jakarta Timur, Rabu, 28 Maret 2018. Tempo/M Yusuf Manurung
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan ingin fokus bekerja ketimbang maju sebagai calon dalam pemilihan legislatif atau pileg 2019. "Yang penting saya kerja dulu saja deh. Saya lihat (pendaftaran caleg) terakhir saja," kata Asman di Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta, Jumat, 13 Juli 2018.

Asman mengaku belum memikirkan soal maju sebagai calon legislatif lantaran beban kerja sebagai menteri yang dia emban saat ini masih cukup banyak. Karena itu, ia memilih fokus menuntaskan pekerjaannya agar tidak mengecewakan.

Baca: Koalisi Pilpres 2019, PAN Tegaskan Belum Bergabung dengan Jokowi

Ia menyebutkan, beban kerja yang saat ini dihadapi, di antaranya, penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018, penyusunan aturan tentang sistem pensiun baru, kelas jabatan, gaji dan tunjangan PNS. "Dan semua ini reformasi birokrasi yang sudah kami susun," ujarnya.

Karena itu, dia menegaskan, akan fokus pada pekerjaannya sebagai menteri. "Kalau urusan politik, ya, serahkan kepada ahli politik," ucap politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan menteri dari partainya diizinkan mendaftarkan diri menjadi calon legislator untuk Pemilu 2019. "Ya itu hak politiknya," kata Zulkifli di rumah dinasnya kawasan Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Jokowi Sarankan Menteri Ingin Nyaleg Cuti, Tak Perlu Mundur

Presiden Joko Widodo pun tak melarang menterinya maju pileg 2019. Jokowi menilai hal wajar jika sebagian menteri dari partai ingin maju calon legislator. "Tentu saja mereka dituhasi partainya untuk hal-hal yang berkaitan dengan politik, salah satunya jadi calon legislator," kata Jokowi di Jakarta Convention Center, Jumat, 6 Juli 2018.

Jokowi menegaskan menteri yang maju calon legislator tidak perlu mundur. Ia hanya meminta menterinya izin cuti saat akan berkampanye. Saat menteri izin kampanye, menurut Jokowi, itu sama saja seperti ketika izin melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

SYAFIUL HADI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sebut KPU Habiskan Uang Negara, Anggota Baleg DPR Usul Komisi Pemilihan Jadi Lembaga Adhoc 2 Tahun

4 hari lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay
Sebut KPU Habiskan Uang Negara, Anggota Baleg DPR Usul Komisi Pemilihan Jadi Lembaga Adhoc 2 Tahun

Saleh menilai, adanya KPU ini hanya menghabiskan uang negara. Padahal, menurut dia KPU hanya bekerja selama dua tahun saja.


Yandri Susanto: Polemik Kop Surat Kementerian hingga Imbauan Mayor Teddy

11 hari lalu

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto saat di wawancarai di Serang, Banten, Selasa, 22 Oktober 2024. ANTARA/Desi Purnama Sari
Yandri Susanto: Polemik Kop Surat Kementerian hingga Imbauan Mayor Teddy

Yandri Susanto, menjadi sorotan lantaran polemik undangan dengan kop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal


Jejak Pendidikan dan Karier Zita Anjani, Putri Ketua Umum PAN yang Kini Gabung Kabinet Prabowo

12 hari lalu

Anggota DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani. instagram.com/zitaanjani
Jejak Pendidikan dan Karier Zita Anjani, Putri Ketua Umum PAN yang Kini Gabung Kabinet Prabowo

Zita bersama ayahnya masuk dalam kabinet Prabowo


Putri Zulhas, Zita Anjani Akan Jabat Wamen Pariwisata

18 hari lalu

Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani. Foto: Istimewa
Putri Zulhas, Zita Anjani Akan Jabat Wamen Pariwisata

Putri Zulhas, Zita Anjani akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata di Kabinet Prabowo. Ia hadir dalam acara retreat Hambalang hari ini.


PAN dan Demokrat Beri Tanggapan Soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo

26 hari lalu

Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih, Prabowo Subianto, tiba di gedung Nusantara II DPR, Rabu, 25 September 2024. Prabowo dijadwalkan menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR, membahas sejumlah Rancangan Undang-undang di bidang pertahanan. TEMPO/Nandito Putra
PAN dan Demokrat Beri Tanggapan Soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo

Gerindra mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo akan diumumkan pada hari pelantikan presiden dan wakil presiden.


PAN Akan Dapat 5 Kursi Menteri, Waketum: Keputusan Kabinet di Tangan Prabowo

26 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto (tengah) didampingi Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kiri) menghadiri penutupan Kongres ke-VI PAN di Jakarta, Sabtu 24 Agustus 2024. Kongres ke-VI PAN secara aklamasi menetapkan incumbent Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
PAN Akan Dapat 5 Kursi Menteri, Waketum: Keputusan Kabinet di Tangan Prabowo

Prabowo sedang menyusun formasi kabinet dibantu orang-orang dekatnya. PAN telah menyerahkan nama-nama calon menteri ke presiden terpilih itu.


Kata Dasco, Said Abdullah, dan Eko Patrio Soal Rencana Penambahan Komisi di DPR

29 hari lalu

Suasana Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019. Sebanyak 575 anggota DPR terpilih dan 136 orang anggota DPD terpilih diambil sumpahnya pada pelantikan tersebut. TEMPO/Taufan Rengganis
Kata Dasco, Said Abdullah, dan Eko Patrio Soal Rencana Penambahan Komisi di DPR

DPR mematangkan penambahan jumlah komisi setelah presiden terpilih Prabowo mematangkan juga penambahan nomenklatur kementerian.


Respons Gerindra Soal Harapan PAN Dapat Jatah Menteri Sebanyak-banyaknya di Kabinet Prabowo

30 hari lalu

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, saat ditemui di kompleks gedung DPR, Jumat, 4 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra.
Respons Gerindra Soal Harapan PAN Dapat Jatah Menteri Sebanyak-banyaknya di Kabinet Prabowo

Dasco akan bertanya langsung kepada Eko Patrio soal harapan PAN mendapat jatah menteri sebanyak-banyaknya di kabinet Prabowo.


Ribka Tjiptaning Laporkan Desy Ratnasari ke DKPP, Heddy Lugito Bilang Begini

31 hari lalu

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito memimpin sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat 26 April 2024. Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy'ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap karena didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan Anggota KPU Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, periode 2023-2028, serta mengadukan Ketua KPU Kabupaten Puncak Natalius Tabuni dan anggota KPU Kabupten Puncak Henky Tinal dinilai tidak layak menjadi penyelenggara pemilu karena diduga sebagai anggota aktif partai politik. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Ribka Tjiptaning Laporkan Desy Ratnasari ke DKPP, Heddy Lugito Bilang Begini

Ribka Tjiptaning dan Desy Ratnasari sama-sama bertarung di Dapil Jawa Barat IV yang meliputi Kabupaten dan Kota Sukabumi.


PAN, Gerindra, dan PKS Beri Respons Soal Wacana Penambahan Komisi di DPR

32 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna terakhir periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 September 2024. Selama periode 2019-2024, DPR telah menyelesaikan 225 Undang-Undang yang terdiri dari 48 RUU dari daftar Prolegnas 2019-2024 dan 177 RUU kumulatif terbuka. TEMPO/M Taufan Rengganis
PAN, Gerindra, dan PKS Beri Respons Soal Wacana Penambahan Komisi di DPR

Puan Maharani memastikan penambahan komisi di DPR akan dilakukan secara musyawarah dan mufakat serta sesuai dengan mekanisme.