SBY Sampaikan Lima Kontrak Politik Capres ala Partai Demokrat

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat akan menagih lima komitmen berupa kontrak politik pada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung pada pilpres 2019. Komitmen ini mulai dari kesetiaan pada Pancasila sampai pemberantasan korupsi yang tidak tebang pilih.

Menurut Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, lima komitmen diambil berdasarkan situasi nasional empat tahun terakhir. "Juga rekaman persoalan yang dihadapi rakyat," kata dia melalui video yang diterima Tempo pada Kamis, 12 Juli 2018.

Baca: Pertemuan Airlangga - SBY, PDIP: Mungkin Ajak Dukung Jokowi

SBY sebelumnya telah mengumumkan bahwa sidang majelis tinggi telah menyepakati tiga opsi untuk menghadapi pilpres 2019. Opsi pertama mengusung Joko Widodo dan kedua mengusung Prabowo Subianto. "Apabila poros ketiga bisa kami bentuk, Demokrat akan mengusung calon presiden lain, selain Pak Jokowi dan Pak Prabowo," kata SBY.

Pertama, capres dan cawapres yang akan diusung Demokrat harus tegas mendukung Pancasila. Sebagai konsekuensi, kata SBY, capres harus menolak ideologi lain yang bertentangan Pancasila. "Misalnya di waktu lalu komunisme. Lalu juga tidak membuka ruang atas pikiran yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara agama," kata dia.

Kedua, capres dan cawapres harus bisa mencari solusi atas persoalan ekonomi dan kesejahteraan yang tengah dialami masyarakat saat ini. Bagi Demokrat, ada banyak persoalan di sini, mulai dari sulitnya lapangan pekerjaan, hambatan di dunia investasi, daya beli masyarakat tidak mampu.

Baca: SBY Penasaran dengan Sosok Cawapres Jokowi

Ketiga yaitu persoalan hukum dan keadilan. SBY mengatakan bahwa rakyat mengharapkan penegakan hukum yang adil, seperti pemberantasan korupsi yang tidak tebang pilih. Selain itu, negara diminta tidak melakukan intervensi apalagi menjadikan hukum sebagai alat politik.

Keempat, Demokrat meminta capres dan cawapres berkomitmen untuk menciptakan stabilitas politik namun dengan cara-cara yang konstitusional, bukan represif. Sebab, kata SBY, stabilitas politik harus berjalan seiring dengan upaya menjunjung tinggi kebebasan berbicara dan kebebasan pers.

Terakhir dan yang menurut Demokrat sangat penting yaitu menjaga persatuan dan kerukunan sosial. Demokrat, kata SBY menolak politik identitas dan politik SARA (Suku, Ras, Agama, dan Antar-Golongan) dalam pemilu. "Demokrasi akan mundur ke belakang kalau politik identitas mewarnai pemilu dan pilkada," ujarnya.

Baca: SBY Masih Matangkan Dukungan Demokrat untuk Pilpres 2019