Aturan Zonasi PPDB Dinilai Langgar Peraturan Pemerintah

Suasana pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMA Negeri 1 Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018. Nomor token merupakan syarat awal agar calon siswa dapat mendaftar PPDB secara online. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Bandung - Anggota Dewan Pendidikan Jawa Barat Iwan Hermawan mengatakan, syarat zonasi untuk pendaftaran peserta didik baru (PPDB) melanggar Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan.

"Itu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Gubernur sampai Peraturan Wali Kota tentang PPDB soal zonasi bertentangan dengan PP 17 Tahun 2010," kata Iwan pada Kamis, 12 Juli 2018.

Baca: Kata Warga Sesalkan Kisruh PPDB Online SMPN di Tangerang Selatan

Tempo menemukan banyak laporan dan keluhan terkait penerapan zonasi yang terjadi di Bandung. Misalnya, orang tua mengalami kesulitan mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri, terutama ke Sekolah Menengah Pertama.

Rata-rata mereka mengeluh karena nilai ujian nasional anaknya tinggi tetapi terpental. "Kalah dengan pendaftar yang rumahnya dekat dengan sekolah," ujar Dewi, Kamis, 12 Juli 2018.

Salah satu orang tua siswa menyesalkan dengan adanya penerapan itu. Menurut dia, pemerintah seharusnya memisahkan jalur zonasi dengan nilai ujian nasional.

Baca: PPDB, Jurus Dinas Pendidikan Bekasi Soal 1.800 Bangku Kosong SMPN

Penerapan zonasi ini dimaksudkan agar pendaftar memilih sekolah yang terdekat. Namun, yang terjadi pendaftar yang nilainya tinggi kalah dari siswa yang rumahnya lebih dekat ke sekolah. "Nilai ujian nasional sama sekali enggak dilirik," kata salah satu orang tua siswa asal Buah Batu, Bandung, Kamis, 12 Juli 2018.

Menurut Iwan, peraturan pemerintah seharusnya tidak bisa dikalahkan dengan sebuah peraturan menteri. Ia menilai pemerintah seharusnya merevisi lebih dulu PP Nomor 17 Tahun 2010 sebelum membuat kebijakan tentang zonasi.

"Karena PP tersebut tidak direvisi maka secara otomatis keberadaan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dan Pergub Jabar Nomor 16 Tahun 2018 batal demi hukum," katanya.

Baca: PPDB Tangsel Kacau, Kepala Sekolah: Nilai USBN Juga Banyak Salah

Meski begitu, Iwan menilai kesalahan bukan terletak pada pemerintah daerah, dinas pendidikan, ataupun sekolah. "Kesalahan fatal ada di pemerintah pusat yang tidak paham tentang tata urutan perundang-undangan," ujarnya.

Dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 74 ayat 3 disebutkan bahwa keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan. Selanjutnya, pada Pasal 4 menyebutkan seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 pada satuan pendidikan dasar setingkat SMP didasarkan pada hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional, kecuali bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat 2 dan 6.






Rektor Unila Bukan yang Pertama, Ini Sederet Kasus Jual Beli Bangku di Dunia Pendidikan

35 hari lalu

Rektor Unila Bukan yang Pertama, Ini Sederet Kasus Jual Beli Bangku di Dunia Pendidikan

Praktek jual beli bangku di dunia pendidikan Indonesia sudah lama dan marak terjadi. Terakhir Rektor Unila pun kena OTT untuk kasus serupa.


Beredar Surat Sakti Anggota DPRD Banten Masukkan Nama Calon Siswa ke SMA Favorit di Tangsel

18 Juli 2022

Beredar Surat Sakti Anggota DPRD Banten Masukkan Nama Calon Siswa ke SMA Favorit di Tangsel

Surat sakti anggota DPRD Banten beredar yang berisi nama calon siswa agar diterima di SMA favorit di Tangsel. Dibantah anggota DPRD.


Pemkot Solo Bakal Gabungkan SD yang Minim Siswa

13 Juli 2022

Pemkot Solo Bakal Gabungkan SD yang Minim Siswa

Supaya efisisen, Pemerintah Kota Solo berencana untuk menggabungkan sekolah dasar yang siswanya minim.


Semangat Azzam Jadi Satu-satunya Siswa Baru di SD Sriwedari 197 Solo

12 Juli 2022

Semangat Azzam Jadi Satu-satunya Siswa Baru di SD Sriwedari 197 Solo

Azzam menjadi satu-satunya siswa kelas I di SD Sriwedari 197 Solo dari hasil PPDB zonasi. Meski hanya sendiri di kelas, dia tetap semangat belajar


Hanya Ada 1 Siswa Baru di SD Sriwedari 197 Solo dari PPDB Zonasi

11 Juli 2022

Hanya Ada 1 Siswa Baru di SD Sriwedari 197 Solo dari PPDB Zonasi

Sejumlah SD di Kota Solo diketahui masih kekurangan siswa baru lewat sistem PPDB zonasi. Meski begitu, kegiatan belajar tetap berjalan.


PPDB 2022, Sekda Depok: Tak Lulus Negeri, Ada Bantuan Masuk Swasta

3 Juli 2022

PPDB 2022, Sekda Depok: Tak Lulus Negeri, Ada Bantuan Masuk Swasta

PPDB 2022 yang masih berlangsung menimbulkan persaingan ketat demi bisa masuk sekolah negeri


Pendaftar PPDB Depok Lampaui Kuota, Orang Tua Kecewa Anak Tidak Diterima SMP Negeri

30 Juni 2022

Pendaftar PPDB Depok Lampaui Kuota, Orang Tua Kecewa Anak Tidak Diterima SMP Negeri

DKR Depok banyak mendapat laporan soal PPDB, Dinas Pendidikan tidak mengakomodir peserta Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI),


Berikut Prestasi yang Dapat Dipertimbangkan Ikut PPDB Depok 2022 Jenjang SMP

30 Juni 2022

Berikut Prestasi yang Dapat Dipertimbangkan Ikut PPDB Depok 2022 Jenjang SMP

Pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) Kota Depok tahun 2022 untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) jalur prestasi dibuka mulai 30 Juni 2022. Pemerintah setempat melalui Dinas Pendidikannya telah mengeluarkan persyaratannya.


PPDB Jateng 2022 SMA/SMK: Cara Ubah Pilihan Sekolah, Mendaftar, dan Jadwal

29 Juni 2022

PPDB Jateng 2022 SMA/SMK: Cara Ubah Pilihan Sekolah, Mendaftar, dan Jadwal

Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022 tingkat SMA/SMK Negeri Jawa Tengah telah dibuka pada hari ini, Rabu, 29 Juni 2022 hingga 1 Juli


Ombudsman Pertanyakan Sistem Pendaftaran PPDB DKI 2022 Kerap Down

29 Juni 2022

Ombudsman Pertanyakan Sistem Pendaftaran PPDB DKI 2022 Kerap Down

Dengan dukungan anggaran, seharusnya Dinas Pendidikan DKI bisa memitigasi sistem pendaftaran PPDB 2022 yang kerap down dan mempersulit pendaftar.