TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum atau KPU meminta tambahan anggaran dan bantuan lembaga pemerintah untuk memperkuat sistem teknologi informasinya (information technology/IT) dalam rangka menghadapi pemilihan umum 2019. Ketua KPU Arief Budiman merasa tantangan yang akan dihadapi KPU dalam pemilu 2019 lebih besar dan rumit ketimbang sebelumnya.
"(Penguatan) dalam bentuk anggaran. Anggaran sudah kami ajukan juga, sudah dibahas juga. Namun kami ingin lebih cepat supaya dipersiapkan lebih awal," kata Arief setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018.
Baca: KPU Imbau Partai Segera Daftarkan Caleg
Arief enggan membeberkan jumlah tambahan anggaran yang diminta lembaganya. Namun ia memperkirakan angkanya tidak besar. "Harusnya, sih, enggak banyak," tuturnya.
Selain masalah anggaran, KPU meminta bantuan dari lembaga-lembaga pemerintah untuk memperkuat keamanan sistem. Arief menjelaskan, pihaknya telah bertemu dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Sandi dan Siber Negara, serta Direktorat Cyber Crime Kepolisian Republik Indonesia guna meminta dukungan.
Arief berujar bantuan dari lembaga-lembaga pemerintah itu bisa berupa penempatan sejumlah pegawai yang ahli di bidang IT di KPU. "Jadi kami sampaikan bahwa kami tidak bisa menyelesaikan persoalan ini sendiri, maka kami butuh bantuan dari lembaga-lembaga pemerintah yang punya keahlian di bidang ini," ucapnya.
Baca: 4 Eks Napi Korupsi Gugat Peraturan KPU ke Mahkamah Agung
Ia membantah permohonan lembaganya ini terkait dengan peristiwa peretasan situs KPU di daerah beberapa waktu lalu. Dalam peta jalan yang disusun KPU, kata Arief, penguatan sistem teknologi informasi dijadwalkan terus dilakukan hingga 2019.
Namun Arief berharap, jika kembali ada insiden peretasan situs KPU, personel kepolisian yang ditempatkan di kantornya bisa segera mengetahui pelakunya. "Sebetulnya kami punya tim itu, tapi jumlah SDM (sumber daya manusia) kami terbatas," ujarnya.
