Golkar Siap Nego Jabatan Politik Jika Airlangga Tak Jadi Cawapres

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam acara buka bersama relawan Golkar Jokowi di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, 23 Mei 2018. TEMPO/Friski Riana

    Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam acara buka bersama relawan Golkar Jokowi di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, 23 Mei 2018. TEMPO/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan partainya sudah menyiapkan langkah antisipasi jika Airlangga Hartarto tak dipilih menjadi calon wakil presiden Joko Widodo di pemilihan presiden 2019. Sarmuji mengatakan Golkar siap bernegosiasi dengan Jokowi.

    "Tentu kami sudah menyiapkan antisipasi. Bisa jadi kami tetap mendukung Jokowi dan tentu dengan negosiasi tertentu atau lain-lainnya yang akan kami bicarakan di internal partai," kata Sarmuji di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018.

    Baca: Golkar Belum Diajak Bicara PDIP Soal Cawapres Jokowi

    Sarmuji melanjutkan, negosiasi itu bisa menyangkut banyak hal. Dia tak menampik portofolio menteri bisa menjadi bagian dari negosiasi itu.

    "Negosiasi politik banyak, bukan cawapres saja. Tapi ada menteri, ada jabatan-jabatan politik yang lain, banyak sekali," kata Sarmuji.

    Partai Golkar telah menyatakan bakal mendukung Jokowi di pilpres 2019. Bersamaan dengan itu, Golkar mengajukan Ketua Umumnya, Airlangga Hartarto menjadi calon wakil presiden untuk Jokowi.

    Akhir pekan lalu, Jokowi mengatakan sudah mengantongi nama cawapres yang akan dia gandeng di pilpres 2019. Jokowi pun telah melaporkan kandidat cawapres itu kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam pertemuan di Istana Batu Tulis pada Ahad malam, 8 Juli 2018.

    Sarmuji mengatakan, dia meyakini cawapres Jokowi adalah sosok yang akan diterima oleh partai pendukung. Dia pun berujar dukungan Golkar untuk Jokowi sudah diputuskan melalui mekanisme rapat pleno, rapat pimpinan nasional (rapimnas), dan musyawarah nasional partai. Menurut dia, Golkar harus menempuh mekanisme yang sama jika ingin mengubah arah dukungan di pilpres 2019.

    Baca: Usai Diberi Nasihat JK, Airlangga Hartarto Enggan Berkomentar

    Sarmuji melanjutkan, saat ini Golkar belum berencana mengevaluasi dukungan terhadap Jokowi. Kendati begitu, dia sepakat urusan cawapres Jokowi merupakan hal krusial yang akan mempengaruhi koalisi.

    "Urusan menentukan cawapres ini adalah urusan yang sangat krusial, akan sangat menentukan koalisi Jokowi. Kami berharap koalisi Jokowi utuh," kata anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Golkar ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.