Ketua PPP Tak Yakin Poros Pengusung JK di Pilpres Terbentuk

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy tak yakin poros ketiga yang akan mengusung Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden 2019 akan terbentuk.

"Saya kok tidak meyakini poros ketiga akan terbentuk untuk mendukung Pak JK sebagai capres," kata Romi di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Juni 2018.

Baca: Khofifah Menyatakan Dukung Jokowi di Pilpres 2019, PDIP: So What?

Romi menanggapi wacana pencapresan Jusuf Kalla berpasangan dengan Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Gagasan itu belakangan ini kerap diungkapkan oleh sejumlah politikus Partai Demokrat.

"Yang saya tahu, sampai saat ini Pak JK berkali-kali menegaskan tidak mau maju lagi sebagai capres atau cawapres," kata Romi.

Romi menyebut JK sebagai negarawan yang matang dan politikus taktis. Menurut dia, JK pasti melihat hasil sigi sejumlah lembaga survei.

Baca: Airlangga dan Romahurmuziy Siapkan Konsolidasi Menangkan Jokowi

Romi tak menampik JK selama ini punya posisi yang kuat untuk menjadi kandidat calon presiden. Namun, dia berpendapat, JK akan kesulitan mengejar figur Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang lebih populer sebagai calon presiden.

Popularitas JK sebagai kandidat capres, kata Romi, juga tak lebih tinggi daripada mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo. "Saya kira beliau realistis, tapi kami menghormati kalau beliau memutuskan," ujarnya.

Romi mengatakan wacana poros ketiga juga terhambat adanya ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Syarat itu mengharuskan partai politik atau gabungan partai politik memiliki 20 persen suara di Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 persen suara sah nasional hasil pemilihan umum sebelumnya.

Baca: Pilkada 2018 Selesai, 2 Agenda Penting PPP Terkait Pilpres 2019

Saat ini, aturan tersebut memang tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi. Romi berujar gugatan ihwal presidential threshold itu sudah tujuh kali digugat dan semuanya ditolak oleh Mahkamah. Ketua PPP ini juga meyakini gugatan terakhir yang dilayangkan sejumlah aktivis, akademikus, dan organisasi akan ditolak pula. "Kami optimistis akan ditolak MK karena konsisten," katanya.