JK Berharap DPR Evaluasi Cara Pencoblosan di Pemilu

Reporter:
Editor:

Arkhelaus Wisnu Triyogo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla mengunjungi mantan Presiden, BJ Habibie, dalam rangka silaturahmi hari raya Idul Fitri di kediaman BJ Habibie, Kuningan, Jakarta, 21 Juni 2018. Setwapres RI

    Wakil Presiden Jusuf Kalla mengunjungi mantan Presiden, BJ Habibie, dalam rangka silaturahmi hari raya Idul Fitri di kediaman BJ Habibie, Kuningan, Jakarta, 21 Juni 2018. Setwapres RI

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap Dewan Perwakilan Daerah (DPR) mengevaluasi cara pemilihan umum dengan mencoblos surat suara. JK ingin pemilihan dilakukan dengan cara ditulis. "Mudah-mudahan DPR mengubah supaya lebih beradab. Tidak pakai paku tapi pakai bolpoin," kata Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 25 Juni 2018.

    Baca: Partai Demokrat Akan Tawarkan Pasangan JK-AHY untuk Pilpres 2019

    Dia mengatakan cara memilih dengan mencoblos berpengaruh pada perolehan suara pada pemilu. JK bercerita, Partai Golongan Karya dulu memanfaatkan sistem tersebut untuk memenangkan pertarungan. "Kalau ada lawan, dikasih kuku sedikit (kertas suaranya) jadi ada dua lobang. Jadi tidak sah," kata dia.

    Jusuf Kalla mengatakan Indonesia sebelumnya pernah menerapkan cara mencontreng pilihan di kertas suara. Namun, sistem itu diubah kembali dengan pencoblosan.

    Baca: Jusuf Kalla: Jangan Pertentangkan Lagi Islam dan Kebangsaan

    Menurut dia, pembuat kebijakan tersebut menilai masyarakat Indonesia masih buta huruf. "Kesalahannya adalah menganggap kita semua buta huruf padahal buta huruf kecil-kecil, tinggal 2-3 persen," ujarnya.

    JK mengatakan saat ini tinggal dua negara yang menggunakan cara mencoblos saat pemilihan umum, salah satunya di Indonesia. Sebelumnya Kamboja juga menerapkan cara yang sama, tetapi mereka mengubahnya dengan sistem menuliskan pilihan di kertas suara.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.