Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

JK Berharap DPR Evaluasi Cara Pencoblosan di Pemilu

image-gnews
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengunjungi mantan Presiden, BJ Habibie, dalam rangka silaturahmi hari raya Idul Fitri di kediaman BJ Habibie, Kuningan, Jakarta, 21 Juni 2018. Setwapres RI
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengunjungi mantan Presiden, BJ Habibie, dalam rangka silaturahmi hari raya Idul Fitri di kediaman BJ Habibie, Kuningan, Jakarta, 21 Juni 2018. Setwapres RI
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap Dewan Perwakilan Daerah (DPR) mengevaluasi cara pemilihan umum dengan mencoblos surat suara. JK ingin pemilihan dilakukan dengan cara ditulis. "Mudah-mudahan DPR mengubah supaya lebih beradab. Tidak pakai paku tapi pakai bolpoin," kata Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 25 Juni 2018.

Baca: Partai Demokrat Akan Tawarkan Pasangan JK-AHY untuk Pilpres 2019

Dia mengatakan cara memilih dengan mencoblos berpengaruh pada perolehan suara pada pemilu. JK bercerita, Partai Golongan Karya dulu memanfaatkan sistem tersebut untuk memenangkan pertarungan. "Kalau ada lawan, dikasih kuku sedikit (kertas suaranya) jadi ada dua lobang. Jadi tidak sah," kata dia.

Jusuf Kalla mengatakan Indonesia sebelumnya pernah menerapkan cara mencontreng pilihan di kertas suara. Namun, sistem itu diubah kembali dengan pencoblosan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Jusuf Kalla: Jangan Pertentangkan Lagi Islam dan Kebangsaan

Menurut dia, pembuat kebijakan tersebut menilai masyarakat Indonesia masih buta huruf. "Kesalahannya adalah menganggap kita semua buta huruf padahal buta huruf kecil-kecil, tinggal 2-3 persen," ujarnya.

JK mengatakan saat ini tinggal dua negara yang menggunakan cara mencoblos saat pemilihan umum, salah satunya di Indonesia. Sebelumnya Kamboja juga menerapkan cara yang sama, tetapi mereka mengubahnya dengan sistem menuliskan pilihan di kertas suara.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

AS Tuduh Rusia Sebarkan Video Hoaks Soal Pemilu AS

3 hari lalu

Kamala Harris dan Donald Trump. FOTO/Erin Schaff/Pool via REUTERS dan REUTERS/Mike Segar
AS Tuduh Rusia Sebarkan Video Hoaks Soal Pemilu AS

Rusia dituduh menyebarkan video hoaks tentang imigran Haiti yang ikut memilih di pemilu AS.


Pro-Kontra Berbagai Tokoh Soal Penerapan Ujian Nasional yang Dikabarkan akan Diterapkan Lagi

4 hari lalu

Murid kelas 6 SDN Dayeuhkolot VII, mengerjakan soal try out Ujian Nasional SD di gedung PGRI di komplek Yon Zipur Dayeuhkolot, karena sekolahnya kebanjiran di Kabupaten Bandung, Jawa Barat 12 April 2016. TEMPO/Prima Mulia
Pro-Kontra Berbagai Tokoh Soal Penerapan Ujian Nasional yang Dikabarkan akan Diterapkan Lagi

Ujian Nasional (UN) bagi siswa sekolah dasar dan menengah dikabarkan bakal diterapkan kembali. Ini pendapat tokoh yang pro dan kontra.


Sebut KPU Habiskan Uang Negara, Anggota Baleg DPR Usul Komisi Pemilihan Jadi Lembaga Adhoc 2 Tahun

5 hari lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay
Sebut KPU Habiskan Uang Negara, Anggota Baleg DPR Usul Komisi Pemilihan Jadi Lembaga Adhoc 2 Tahun

Saleh menilai, adanya KPU ini hanya menghabiskan uang negara. Padahal, menurut dia KPU hanya bekerja selama dua tahun saja.


Mau Evaluasi Pemilu, Komisi II DPR Pertimbangkan Revisi 3 UU Politik

5 hari lalu

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda saat memimpin rapat kerja dengan Menteri ATR/Kepala BPN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Mau Evaluasi Pemilu, Komisi II DPR Pertimbangkan Revisi 3 UU Politik

Komisi II DPR akan mengevaluasi pelaksanaan Pemilu melalui revisi terhadap paket UU terkait politik.


Jepang Diselimuti Ketidakpastian Usai Pemilu

7 hari lalu

Shigeru Ishiba. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Pool
Jepang Diselimuti Ketidakpastian Usai Pemilu

Ketidakpastian kondisi pemerintahan di Jepang telah membuat mata uang yen berada dilevel terendah dalam tiga bulan.


Rano Karno Ingin Sambangi JK untuk Bahas Kelanjutan Pembangunan Museum Rasulullah

9 hari lalu

Calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno atau Bang Dul (tengah) ditemani Once Mekel (kiri) melakukan kegiatan kampanye dengan warga Cipete Utara, Jakarta Selatan, Rabu, 23 Oktober 2024. Ditemani Anggota DPR fraksi PDIP Once Mekel, Bang Dul menarik aspirasi dari masyarakat melalui secarik kertas bertuliskan Jaring Asmara (Aspirasi Masyarakat Jakarta). TEMPO/Ilham Balindra
Rano Karno Ingin Sambangi JK untuk Bahas Kelanjutan Pembangunan Museum Rasulullah

Rano Karno mengatakan Jusuf Kalla bisa menjadi perantara komunikasi antara Indonesia dan pihak Arab Saudi.


CSIS Khawatir DPR Tambah Anggota di Pemilu 2029 Imbas Kabinet Gemuk Prabowo

11 hari lalu

Peneliti CSIS Arya Fernandez TEMPO/Dewi Nurita
CSIS Khawatir DPR Tambah Anggota di Pemilu 2029 Imbas Kabinet Gemuk Prabowo

CSIS menjelaskan kemungkinan DPR menambah jumlah anggota imbas besarnya jumlah kementerian di kabinet Prabowo.


Jusuf Kalla soal Kabinet Prabowo yang Dikritik Gemuk: Sulit Koordinasinya, Tapi Kita Doakan

12 hari lalu

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla berjalan saat menghadiri acara gerakan masjid bersih 2024 di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan upaya berkelanjutan untuk mendorong terciptanya masjid yang bersih dan nyaman bagi umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jusuf Kalla soal Kabinet Prabowo yang Dikritik Gemuk: Sulit Koordinasinya, Tapi Kita Doakan

Jusuf Kalla turut menanggapi soal kabjnet Prsbowk yang dinilai gemuk.


Cak Imin Masuk Bursa Menteri Prabowo, Apa Tanggapan Anies Baswedan?

17 hari lalu

Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Cak Imin Masuk Bursa Menteri Prabowo, Apa Tanggapan Anies Baswedan?

Anies Baswedan mengormati keputusan Cak Imin yang merapat ke kabinet pemerintahan Prabowo Subianto


Komentar JK soal Calon Menteri Prabowo: Semua Keren-keren

19 hari lalu

Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (tengah) bersama pimpinan MPR RI saat memberikan keterangan di Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2024). ANTARA/Rio Feisal.
Komentar JK soal Calon Menteri Prabowo: Semua Keren-keren

JK mengingatkan bahwa koordinasi antarmenteri menjadi hal yang sangat penting karena mempertimbangkan besarnya Kabinet Prabowo-Gibran.