Politikus PDIP Sebut SBY Panik, Ini Kata Partai Demokrat

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • SBY mengenakan kaus bertuliskan #JanganDiam. Twitter.com

    SBY mengenakan kaus bertuliskan #JanganDiam. Twitter.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat Jansen Sitindaon membantah kritik yang dilayangkan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bambang Dwi Hartono terhadap Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Jansen menyebut tudingan Bambang DH bahwa SBY panik tidaklah berdasar.

    "Mengingatkan hal yang benar kok malah dikait-kaitkan dengan kalimat "SBY panik". Tidak berdasar dan sangat sumir tuduhan Bambang DH ini," kata Jansen dalam keterangan tertulis, Kamis, 21 Juni 2018.

    Baca juga: Polemik M. Iriawan Jadi Pj Gubenur, Ngabalin Bandingkan Era SBY

    Bambang DH sebelumnya menanggapi cuitan SBY melalui akun Twitter @SBYudhoyono. Dalam cuitan itu, SBY menyebut ada penguasa yang melampaui batas dan mencederai keadilan. "Saya perhatikan banyak penguasa yang lampaui batas sehingga cederai keadilan dan akal sehat. Mungkin rakyat tak berdaya, tapi apa tidak takut kepada Tuhan Allah SWT?" tulis SBY pada Senin, 18 Juni 2018.

    Bambang DH menilai tulisan itu merendahkan hak rakyat yang berdaulat dan cermin kepanikan SBY. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP ini mengatakan, Presiden Joko Widodo tak pernah menyalahgunakan kekuasaan dalam pemilihan umum.

    Bambang juga mengungkit soal manipulasi yang menyebabkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar dipenjara, manipulasi data pemilih tetap (DPT) sehingga kursi pemilih di Pacitan pada pemilu 2014 berkurang dibanding periode sebelumnya.

    Baca juga: Demokrat Sebut Koalisi Dengan Gerindra Hanya Klaim Sandiaga Uno

    Dalam keterangannya Bambang juga menyebut pilkada Jawa Timur dikotori oleh praktik penyalahgunaan kekuasaan. Bambang menuding pasangan calon gubernur yang diusung Demokrat, Khofifah Indar Parawansa, mengklaim program keluarga harapan (PKH) secara sepihak sebagai programnya.

    Jansen menanggapi satu per satu tudingan Bambang DH. Jansen mengatakan, peringatan yang disampaikan SBY sangatlah berdasar dan relevan. Dia menyinggung soal Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku Brigadir Jenderal Hasanuddin yang dicopot lantaran mendukung calon gubernur Inspektur Jenderal Murad Ismail dalam pilgub Maluku.

    Murad merupakan cagub nomor urut dua yang diusung oleh PDIP, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional.

    Baca juga: Sebelum Pilkada 2018, SBY dan Prabowo Akan Bertemu

    "Bukankah dalam hanya hitungan hari apa yang disampaikan dan diperingatkan pak SBY di atas menjadi sangat berdasar dan menemukan kebenarannya? Inilah yang saya maksud Bambang DH menuding orang, dia sendiri yang terpercik," kata Jansen.

    Jansen kemudian menjawab tuduhan Bambang DH soal klaim PKH dalam kampanye Khofifah. Jansen mengatakan selama ini tak pernah ada fakta yang membuktikan bahwa petugas pendamping bantuan PKH memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan Khofifah. Kata dia, program itu merupakan wujud keberhasilan pengentasan kemiskinan yang dilakukan Khofifah, yang kemudian dilanjutkan Presiden Jokowi. "Program prioritas Presiden Jokowi malah dia kritik sendiri," kata Jansen.

    Baca juga: Pimpin Apel Siaga Partai Demokrat, SBY Sampaikan Pesan Pilkada

    Jansen juga menanggapi tulisan Bambang DH yang menganjurkan agar SBY melakukan introspeksi diri. Kata Jansen, introspeksi itu lebih tepat dilakukan oleh pihak yang sedang berkuasa. Dia mengungkit keputusan pemerintah mengangkat M. Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat yang menuai kontroversi.

    "Lebih tepat sebenarnya kalimat introspeksi ini disampaikan Bambang DH kepada Presiden Jokowi dan Ketua Umumnya Ibu Megawati," ujarnya.

    Poin terakhir yang ditanggapi Jansen yakni pernyataan Bambang DH bahwa seluruh pihak hendaknya membangun suasana kondusif dan memberi kesempatan rakyat menjadi hakim tertinggi di dalam menentukan pemimpinnya. Kata Jansen, kondisi ideal itu baru bisa terjadi jika seluruh aparatur negara menjaga netralitasnya dalam pilkada serentak nanti. Menurut Jansen, yang berpotensi membuat kondisi tidak netral adalah pihak-pihak yang berkuasa.

    "Kami meminta Bambang DH menyarankan itu kepada kekuasaan, di mana partainya PDIP menjadi penopang saat ini," kata Jansen.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.