KPK Amankan Rp 2 Miliar di OTT Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan (kanan) bersama juru bicara Febri Diansyah dalam rilis uang suap OTT Wali kota Kendari, di gedung KPK, Jakarta, 9 Maret 2018. Empat tersangka OTT Kendari antara lain: Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra, calon Gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun, Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah dan pihak swasta Fatmawaty Faqih. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta – Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan tim penindakan mengamankan uang sebesar Rp 2 miliar dari hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jawa Timur pada Rabu sore hingga malam kemarin

“Uang tersebut ada di dalam dua kardus dan terdiri dari pecahan Rp 50 ribu serta Rp 100 ribu,” ujar Febri saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 6 Juni 2018.

Simak: KPK Sebut OTT Bupati Purbalingga Terkait Fee Proyek Pembangunan

Uang itu, kata Febri, diduga berhubungan dengan proyek-proyek infrastruktur jalan di dua daerah di Jawa Timur. Seperti proyek peningkatan jalan dan proyek sekolah di sana.

Pada Rabu sore hingga malam tadi, KPK melakukan OTT di dua daerah di Jawa Timur. Dari hasil OTT itu, lima orang yang terdiri dari kepala dinas dan pihak swasta ditangkap. Hingga saat ini, Febri belum menjelaskan lebih detail soal identitas kelima orang tersebut.

Simak: OTT, KPK Tangkap Bupati Purbalingga

Selain itu, Febri mengatakan belum bisa memastikan OTT di dua tempat masuk dalam rangkaian yang sama atau terpisah.  Ia mengatakan dua tim penindakan di sana melakukan operasi itu secara pararel atau bersamaan.

Baca juga: Kena OTT, Bupati Buton Selatan Dipecat Jadi Ketua DPC PDIP

“Selain itu tidak ada kepala daerah yang diamankan, kelima orang itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan pihak swasta,” ujarnya.

Baca: KPK: Bupati Purbalingga Tersangka Suap Proyek Islamic Center

Lebih lanjut, ia mengatakan tim penindakan hingga saat ini masih berada di dua daerah Jawa Timur tersebut. Febri mengatakan akan memberi kabar lanjutan soal OTT KPK tersebut dalam 1 x 24 jam ke depan.






Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

5 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

6 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

8 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

10 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

11 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

11 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

13 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

13 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

14 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

14 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.