Bahas Radikalisme di Kampus, Menristekdikti Akan Kumpulkan Rektor

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menristek Dikti Mohamad Nasir. TEMPO/Imam Sukamto

    Menristek Dikti Mohamad Nasir. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir akan mengumpulkan semua rektor perguruan tinggi negeri se-Indonesia untuk membahas masalah radikalisme di dalam kampus.

    "Pada tanggal 25 Juni nanti saya akan kumpulkan semua rektor perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia untuk menyikapi radikalisme di dalam kampus," kata Nasir saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 6 Juni 2018.

    Baca: Paham Radikalisme Intensif Masuk Kampus sejak Deklarasi ISIS

    Seperti dikutip dari majalah Tempo edisi 28 Mei-3 Juni 2018 yang berjudul "Paham Radikal di Kampus Kita", Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mensinyalir semua perguruan tinggi di Jawa dan Sulawesi terpapar paham radikalisme berbasis agama walaupun kadar paparan radikalisme masing-masing kampus berbeda.

    Temuan BNPT ini sejalan dengan survei Badan Intelijen Negara yang dirilis April lalu. Dari 20 perguruan tinggi yang disurvei di 15 provinsi selama 2017, sebanyak 39 persen mahasiswa antidemokrasi dan tak setuju Pancasila menjadi dasar negara Indonesia.

    Baca: BNPT Kategorikan ITS Terpapar Radikalisme, Rektor Tunggu Data

    Menurut Direktur Jenderal Pencegahan BNPT Brigadir Jenderal Hamli, data itu merupakan akumulasi masuknya paham radikalisme ke kampus sejak 30 tahun lalu. Selain Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan UIN Alauddin, kampus yang paling parah paparan radikalismenya adalah Institut Pertanian Bogor (IPB). Kampus negeri ini merupakan rumah lahir Hizbut Tahrir Indonesia pada 1982.

    Untuk itu, Nasir mengatakan, dia sudah datang langsung ke IPB dan meminta data terkait dengan radikalisme tersebut. Namun ia menyebut belum mendapatkan hasil. "Jadi itu masih indikasi. Makanya nanti tanggal 25 saya panggil semua rektor," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.