Marak Terorisme, Polri Akan Tambah Jumlah Densus 88 di Daerah

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) berdiskusi dengan Kepala BIN Budi Gunawan saat rapat terbatas terkait persiapan Idul Fitri 1439 H di kantor Presiden, Jakarta, 30 Mei 2018. ANTARA/Wahyu Putro A

    Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) berdiskusi dengan Kepala BIN Budi Gunawan saat rapat terbatas terkait persiapan Idul Fitri 1439 H di kantor Presiden, Jakarta, 30 Mei 2018. ANTARA/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berencana menambah jumlah satuan tugas Detasemen Khusus 88 Antiteror di daerah menjadi lebih dari dua kali lipat pada 2019. Hal tersebut dilakukan karena maraknya ancaman terorisme di beberapa daerah belakangan ini.

    "Sekarang kan jumlahnya ada 16, kita mau tambah jadi 34 tahun depan," ujar Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian di Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa, 6 Juni 2018.

    Baca: Polisi Bidik Dua Rekan Tersangka Terorisme di Universitas Riau

    Hal itu menjadi salah satul alasan Kapolri berupaya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 44,4 triliun dari pagu indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan sebesar Rp 76,9 triliun. "Bukan untuk itu saja, ada banyak program prioritas lain yang membutuhkan anggaran," ujarnya.

    Tito menjelaskan, awalnya Polri mengusulkan anggaran untuk tahun anggaran 2019 sebesar Rp 126,8 triliun kepada Kementerian Keuangan, namun pagu indikatif yang ditetapkan Kemenkeu untuk Polri sebesar Rp 76,9 triliun. Jumlah tersebut juga sudah termasuk anggaran untuk pengamanan pemilu sebesar Rp 2,3 triliun.

    "Jadi kami melihat pagu indikatif ini cukup jauh dari usulan dan jauh dari alokasi 2018. Ini juga bisa berdampak pada belanja pegawai yang sudah kami targetkan bisa naik 70 persen pada 2019," ujar Tito.

    Baca: Pasca-Rusuh Brimob Polri Tangkap 96 Tersangka Teroris

    Tito mengakui hal itu akan berimbas pada kinerja Polri. Selain itu, Tito mengungkapkan bahwa belanja modal untuk membangun sarana dan prasarana Polri juga masih jauh dari kata cukup. "Belanja pegawai dan belanja barang masih jauh, yang lumayan hanya belanja barang," ujar Tito.

    Terkait hal tersebut, Polri sudah mengadakan trilateral mereka bersama dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Di lain hal, Kapolri juga mengajukan usulan tersebut kepada DPR untuk selanjutnya dibahas di Badan Anggaran (Banggar).

    "Kami berharap, lewat Banggar, usulan ini bisa penuhi. Kita tentu berharap yang ideal, tapi semua tentu disesuaikan anggaran negara. Berapapun yang nanti diberikan, akan kami maksimalkan," ujar Kapolri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal Penting di Rengasdengklok Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945

    Satu hari sebelum teks Proklamasi dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian itu dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.