Gelar Silaturahmi Nasional, Golkar: Tak Ada Agenda Bahas Pilpres

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berpose bersama sejumlah pengurus baru Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 22 Januari 2018. TEMPO/Subekti.

    Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berpose bersama sejumlah pengurus baru Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 22 Januari 2018. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Perempuan, Pemuda, dan Inovasi Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan silaturahmi nasional partai hari ini tak membahas mengenai calon wakil presiden yang akan mendampingi Joko Widodo 2019 nanti.

    "Enggak ada. Saya yakin enggak akan dibahas," kata Agus di kantor Dewan Pengurus Daerah Partai Golkar DKI Jakarta, Jumat, 1 Juni 2018.

    Baca: Buka Puasa Bersama Partai Golkar, JK dan Habibie Dijadwal Hadir

    DPP Partai Golkar hari ini menggelar silaturahmi nasional yang diikuti oleh pimpinan DPD Partai Golkar se-Indonesia dan organisasi masyarakat sayap partai. Acara ini akan ditutup dengan buka puasa bersama yang dihadiri oleh politikus senior Partai Golkar, di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Dewan Kehormatan B. J. Habibie, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tandjung, Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie, dan Ketua Dewan Pakar Agung Laksono.

    Hal senada disampaikan oleh Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily. Ace mengatakan acara silaturahmi nasional itu hanya membahas refleksi 20 tahun reformasi dan evaluasi pilkada 2018.

    Meski tak masuk dalam agenda, menurut Ace, tak tertutup kemungkinan ada yang mencetuskan pembahasan perihal calon wakil presiden. "Tapi sejauh ini panitia pengarah tidak mengagendakan khusus terkait pembahasan cawapres," kata Ace.

    Baca: Elit Partai Golkar Ingin Airlangga Hartarto Jadi Cawapres Jokowi

    Terkait dengan Pilpres, Golkar telah memutuskan mendukung Presiden Joko Widodo untuk maju sebagai calon presiden dalam pemilihan umum 2019 nanti. Hasil rapat kerja nasional (Rakernas) Partai Golkar Maret lalu memutuskan memberi dukungan tanpa syarat kepada Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.