Politikus PKS: Sekber Gerindra Ibarat Rumah Pengantin

Reporter:
Editor:

Arkhelaus Wisnu Triyogo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Nasir Djamil. TEMPO/Imam Sukamto

    Nasir Djamil. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil menyebut Sekretariat Bersama atau Sekber Gerindra dan PKS ibarat rumah pengantin. Rumah ini, kata dia, digunakan untuk pemenangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Umum atau Pemilu 2019.

    "Sekber ini belum bekerja, sama dengan kita mau buat rumah, tapi perabotannya, lemarinya belum dimasukkan, tempat tidur, dan perkakas dapur juga belum masuk karena belum ada kesepakatan siapa yang mau masuk rumah itu," kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Mei 2018.

    Baca: Logo PAN Ada di Sekber Prabowo, Gerindra Sebut Sudah Dapat Izin

    Meski begitu, menurut dia, Sekber Gerindra dan PKS belum final meski belakangan Partai Amanat Nasional disebut-sebut bakal bergabung. "Karena itu, tunggulah kesepakatan, titik temu, siapa yang mau masuk rumah itu," ujar Nasir. Nasir menilai sekretariat bersama ini adalah rumah untuk pengantin yang akan diusung dalam pemilihan presiden.

    Nasir menjelaskan Komisi Pemilihan Umum memberi tenggat waktu kepada partai politik dan gabungan partai politik untuk menyerahkan nama pasangan calonnya pada masa pendaftaran pada 4-11 Agustus 2018. "Waktu itu yang kami manfaatkan," kata dia anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini.

    Baca: Sekjen: PAN Belum Menyatakan Bergabung dengan Sekber Manapun

    Partai Gerindra dan PKS terus menggalang dukungan menjelang pemilu. Terakhir, lambang PAN tercantum dalam Sekber Gerindra dan PKS. Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan sudah mendapatkan izin petinggi PAN untuk memasukan logo PAN dalam sekber tersebut.

    Namun, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan partainya belum menyatakan bergabung dengan koalisi manapun, termasuk dengan koalisi Partai Gerindra dan PKS yang akan mengusung Prabowo Subianto di pilpres 2019. "Kami belum menyatakan diri bergabung ke Sekber manapun," kata Eddy Soeparno saat dihubungi Tempo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.