Sekjen: PAN Belum Menyatakan Bergabung dengan Sekber Manapun

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengumumkan pasangan calon yang akan diusung di Pilgub Jawa Tengah dan Jawa Barat di kantor DPP PAN, Senopati, Jakarta Selatan, 9 Januari 2018. TEMPO/Dewi Nurita

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengumumkan pasangan calon yang akan diusung di Pilgub Jawa Tengah dan Jawa Barat di kantor DPP PAN, Senopati, Jakarta Selatan, 9 Januari 2018. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan partainya belum menyatakan bergabung dengan Sekretariat Bersama (Sekber) manapun, termasuk dengan Sekber Partai Gerindra yang akan mengusung Prabowo Subianto di pilpres 2019.

    "Kami belum menyatakan diri bergabung ke Sekber manapun. Kami siap diundang sebagai tamu atau undangan untuk menghadiri acara atau kegiatan-kegiatan di Sekber, tetapi saat ini terbatas sebagai undangan," kata Eddy Soeparno saat dihubungi Tempo pada Rabu, 30 Mei 2018.

    Baca: Logo PAN Ada di Sekber Prabowo, Gerindra Sebut Sudah Dapat Izin

    Logo PAN sebelumnya tercantum dalam Sekber Gerindra dan PKS. Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan sudah mendapatkan izin petinggi PAN untuk memasukan logo PAN dalam sekber tersebut.

    Baca: Dugaan Pelanggaran Kampanye, PAN Siap Diperiksa Bawaslu Jatim

    Eddy mengatakan klaim tersebut tidak akurat. "Tidak akurat dan sudah diralat juga oleh Waketum Ferry Juliantono," kata dia.

    Menurut Eddy, hingga hari ini PAN masih mengusung kader PAN, yaitu Zulkifli Hasan untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Presiden 2019. PAN juga belum menentukan arah koalisinya secara resmi, apakah akan merapat ke kubu Prabowo atau kubu inkumben, Joko Widodo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.