Moeldoko: Tiga Agenda Reformasi Masih Jadi Tantangan

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Moeldoko. REUTERS/Beawiharta

    Moeldoko. REUTERS/Beawiharta

    TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan reformasi telah berusia 20 tahun. Namun, setelah perjalanan panjang ini, masih banyak pekerjaan rumah untuk pemerintah. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan ada tiga agenda reformasi yang masih menjadi tantangan hingga hari ini.

    "Masih adanya praktik korupsi di lingkungan birokrasi dan pemerintahan, masih dirasakannya kesenjangan, dan rendahnya indeks pembangunan manusia di sejumlah wilayah di Indonesia," kata Moeldoko, seperti dilansir dari keterangan tertulis, Senin, 21 Mei 2018.

    Baca: SBY: Reformasi Bisa Terjadi Lagi, Jika 4 Amanah Tak Dijalankan

    Dia menuturkan, sejak 20 tahun lalu, pemerintah mengalami jatuh bangun dalam upayanya memenuhi agenda reformasi. Pemerintah berupaya menyejahterakan masyarakat, meningkatkan perekonomian, hingga terlibat secara bebas aktif dalam politik di kawasan regional ataupun dunia.

    Menurut Moeldoko, pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga melakukan hal yang sama. "Saya memastikan agenda reformasi yang menjadi harapan masyarakat sejak 20 tahun lalu tetap dijalankan pemerintah," katanya. Meski pada pelaksanaannya terdapat tantangan yang tak mudah diselesaikan.

    Mantan Panglima TNI itu mengatakan ada sejumlah masalah yang belum terpecahkan lantaran kompleksnya persoalan. Perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi yang berlangsung dalam 20 tahun terakhir juga turut mempengaruhi penyelesaian agenda reformasi.

    Baca: 20 Tahun Reformasi: Soeharto yang Bangkit Lagi di Ingatan Publik

    Meski demikian, Moeldoko mengklaim pemerintah sudah menelurkan sejumlah kebijakan untuk memenuhi agenda reformasi. Beberapa kebijakan itu antara lain pembentukan Satuan Bersama Pemberantasan Pungutan Liar (Saber Pungli), penguatan kerangka regulasi untuk pencegahan korupsi, kebijakan melakukan subsidi untuk rakyat miskin yang tepat sasaran lewat berbagai kartu, serta kebijakan dan program afirmatif yang langsung menyasar kelompok-kelompok masyarakat terbawah.

    Kebijakan dan program pemerintah hari ini, menurut dia, dilaksanakan dengan mengambil pelajaran terbaik yang dilakukan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Di bawah kepemimpinan Jokowi-JK, pemerintah akan melakukan terobosan serta inovasi.

    "Pemerintah juga mengambil pelajaran dari kesulitan-kesulitan pemerintahan sebelumnya dan berusaha mereduksi kebijakan-kebijakan yang kurang membawa dampak bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia," kata Moeldoko.

    Moeldoko sendiri mengalami perjalanan reformasi hingga saat ini. Di masa-masa menjelang reformasi, Moeldoko bertugas sebagai Komandan Yonif 201/Jaya Yudha (1995) dan Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat (1996). Setelah reformasi, dia bertugas sebagai Komandan Brigif-1/Jaya Sakti (1999). Brigade Infantri-1 Jaya Sakti adalah kesatuan organik di bawah Kodam Jaya yang mendapatkan tanggung jawab dari pimpinan TNI untuk melakukan pengamanan pemilu dan Sidang Umum MPR 1998, pengamanan Sidang Istimewa tahun 1999, pengamanan pemilu tahun 1999, dan Sidang Umum MPR 1999.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.