Mahyudin: Jihad Sekarang Adalah Memberantas Kemiskinan

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahyudin: Jihad Sekarang Adalah Memberantas Kemiskinan

    Mahyudin: Jihad Sekarang Adalah Memberantas Kemiskinan

    INFO NASIONAL – Menurut Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin, jihad dengan berbagi harta tepat dilakukan di Indonesia. Karena masih ada rakyat yang belum menikmati dampak pembangunan. Dia mengutarakan, ada masyarakat yang belum menikmati listrik, pendidikan berkualitas, dan jaminan kesehatan yang memadai.

    "Jihad bisa dilakukan lewat berbagi harta. Bila tetanggamu tak punya beras, beri dia beras. Ada juga orang yang tak mampu berobat sehingga meninggal dunia. Jadi, jihad sekarang adalah memberantas kemiskinan," ujarnya di hadapan jemaah Masjid Al Munawar, Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu, 20 Mei 2018. 

    Pria asal Kalimantan Timur itu menyebut masih adanya disparitas pembangunan di Jawa dan luar Jawa. Disparitas yang ada, salah satunya dalam dunia pendidikan. "Pendidikan di Jawa sangat berkualitas sementara di luar Jawa masih ketinggalan. Seharusnya kualitas pendidikan di mana pun harus sama," ucapnya.

    Hal-hal seperti itulah, menurut Mahyudin, yang perlu diselesaikan. Menyelesaikan masalah kesenjangan, menurut dia merupakan amanah konstitusi. Disebut, negara harus bisa menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

    Dalam silaturahmi dan sosialisasi Empat Pilar itu, Mahyudin mengakui sebenarnya bangsa Indonesia memiliki jiwa gotong royong, tapi sifat tersebut mulai terkikis. "Sekarang tumbuh budaya individualis, tak peduli pada yang lain," katanya. Dia menyebut, hal demikian bisa terjadi karena budaya global.

    Karena itu, dia mengatakan perlunya MPR melakukan sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. "Tugas ini merupakan perintah Undang-undang D3," tuturnya.

    Dalam soal Pancasila, dia mengatakan pada masa Orde Baru ada penataran P4 dan pelajaran PMP. "PMP mengajarkan kita tentang toleransi, tertib, dan saling menghormati. Sayangnya, pada saat bersamaan, pemerintah menggunakan Pancasila untuk kepentingan politik. Akibat yang demikian membuat penataran P4, BP7, PMP, dan semua hal yang terkait dengan Pancasila dibubarkan,” ujarnya.

    Seiring dengan perjalanan waktu, rupanya rakyat menginginkan penguatan Pancasila. "Karena itu, MPR melakukan sosialiasi Empat Pilar. Tentu dengan metode yang berbeda dengan masa lalu,” katanya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.