Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mahyudin: Jihad Sekarang Adalah Memberantas Kemiskinan

image-gnews
Mahyudin: Jihad Sekarang Adalah Memberantas Kemiskinan
Mahyudin: Jihad Sekarang Adalah Memberantas Kemiskinan
Iklan

INFO NASIONAL – Menurut Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin, jihad dengan berbagi harta tepat dilakukan di Indonesia. Karena masih ada rakyat yang belum menikmati dampak pembangunan. Dia mengutarakan, ada masyarakat yang belum menikmati listrik, pendidikan berkualitas, dan jaminan kesehatan yang memadai.

"Jihad bisa dilakukan lewat berbagi harta. Bila tetanggamu tak punya beras, beri dia beras. Ada juga orang yang tak mampu berobat sehingga meninggal dunia. Jadi, jihad sekarang adalah memberantas kemiskinan," ujarnya di hadapan jemaah Masjid Al Munawar, Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu, 20 Mei 2018. 

Pria asal Kalimantan Timur itu menyebut masih adanya disparitas pembangunan di Jawa dan luar Jawa. Disparitas yang ada, salah satunya dalam dunia pendidikan. "Pendidikan di Jawa sangat berkualitas sementara di luar Jawa masih ketinggalan. Seharusnya kualitas pendidikan di mana pun harus sama," ucapnya.

Hal-hal seperti itulah, menurut Mahyudin, yang perlu diselesaikan. Menyelesaikan masalah kesenjangan, menurut dia merupakan amanah konstitusi. Disebut, negara harus bisa menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam silaturahmi dan sosialisasi Empat Pilar itu, Mahyudin mengakui sebenarnya bangsa Indonesia memiliki jiwa gotong royong, tapi sifat tersebut mulai terkikis. "Sekarang tumbuh budaya individualis, tak peduli pada yang lain," katanya. Dia menyebut, hal demikian bisa terjadi karena budaya global.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Karena itu, dia mengatakan perlunya MPR melakukan sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. "Tugas ini merupakan perintah Undang-undang D3," tuturnya.

Dalam soal Pancasila, dia mengatakan pada masa Orde Baru ada penataran P4 dan pelajaran PMP. "PMP mengajarkan kita tentang toleransi, tertib, dan saling menghormati. Sayangnya, pada saat bersamaan, pemerintah menggunakan Pancasila untuk kepentingan politik. Akibat yang demikian membuat penataran P4, BP7, PMP, dan semua hal yang terkait dengan Pancasila dibubarkan,” ujarnya.

Seiring dengan perjalanan waktu, rupanya rakyat menginginkan penguatan Pancasila. "Karena itu, MPR melakukan sosialiasi Empat Pilar. Tentu dengan metode yang berbeda dengan masa lalu,” katanya. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

7 November 2022

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

Agar ban tubeless Anda mampu bertahan lama, pasti harus diperlakukan dengan baik sehingga tidak cepat rusak.


Guru TIK Batam Makin Melek Digital

29 Agustus 2022

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam | Foto: KEMENKOMINFO
Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

27 Februari 2022

Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

Integrasi memudahkan aksesibilitas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat menggunakan angkutan umum perkotaan di Palembang dan sekitarnya.


Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

27 Februari 2022

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

Gus Muhaimin mengaku spirit perjuangan Kiai Abbas akan terus dikenang sepanjang masa.


Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

27 Februari 2022

Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

Kuota tersebut dimanfaatkan untuk nelayan lokal, bukan tujuan komersial (penelitian, diklat, serta kesenangan dan rekreasi), dan industri


BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

19 Februari 2022

(Ki-ka) Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Direktur Treasury dan International BNI Henry Panjaitan bersama sekitar 300 diaspora Indonesia yang hadir secara virtual dalam Acara Silaturahmi Daring Diaspora Indonesia, Sabtu (19/2/2021).
BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

Kolaborasi diaspora dengan perbankan nasional merupakan upaya untuk terus menciptakan banyak peluang investasi di luar negeri.


Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

19 Februari 2022

Mesin ATM BNI
Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

Heboh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mendapatkan kado ulang tahun mesin ATM dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).


Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

19 Februari 2022

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

Tes pramusim MotoGP yang telah digelar pada 11 Maret 2022 menjadi pelajaran penting menghadapi race MotoGP pada 18-20 Maret 2022 nanti.


Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

19 Februari 2022

Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

Kesuksesan penyelenggaraan G20 Indonesia akan menjadi bukti keandalan listrik PLN dalam mendukung kegiatan berstandar dunia.


HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

19 Februari 2022

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA
HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

Sikap yang memaksakan tetap berlakunya Permenaker 2/2022 itu bisa menciderai nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila.