Said Aqil Soal 200 Mubaligh: Rilis Penceramah yang Dilarang

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj, menyampaikan pesan moral kebangsaan dan catatan akhir tahun dengan tema anak ayam tak boleh kehilangan induknya, di Gedung PBNU, Jakarta, 24 Desember 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj, menyampaikan pesan moral kebangsaan dan catatan akhir tahun dengan tema anak ayam tak boleh kehilangan induknya, di Gedung PBNU, Jakarta, 24 Desember 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj kurang setuju dengan rilis 200 penceramah yang dikeluarkan Kementerian Agama (Kemenag) yang layak. Ia mengatakan jumlah penceramah yang layak di Indonesia jauh lebih banyak dari itu.

    “Seharusnya Kemenag mendaftar mereka yang tidak layak menjadi penceramah atau yang radikal, itu jumlahnya lebih sedikit daripada yang layak,” kata Said di kantornya, Ahad 20 Mei 2018.

    Baca: Fadli Zon Menilai Rilis 200 Nama Penceramah Kemenag Cacat Metode

    Sebelumnya, Kementerian Agama merilis 200 nama mubalig atau penceramah. Dari daftar tersebut, ada nama-nama yang sudah dikenal publik seperti Abdullah Gymnastiar (Aa Gym), Hidayat Nur Wahid, Ma’ruf Amin, Arifin Ilham, dan Said Aqil Siradj. Ada tiga kriteria penceramah menurut Kemenag yaitu mempunyai kompetensi keilmuan agama yang mumpuni, reputasi yang baik, dan komitmen kebangsaan yang tinggi.

    Menurut Said, Kementerian Agama kurang jeli dalam mendaftar nama-nama penceramah di Indonesia. Said juga mengatakan Kemenag tidak mengajak PBNU dalam proses memilih 200 penceramah. “Tujuan Kemenag baik tetapi kurang tepat memilih karena yang layak menjadi penceramah jauh lebih banyak,” kata Said.

    Baca: Kemenag Daftar 200 Penceramah, MUI Sebut Masyarakat Sudah Cerdas

    Said Aqil Sirad juga mengusulkan agar Kementerian Agama membuat kriteria penceramah yang tidak layak kepada masyarakat. “Misalnya jangan panggil penceramah yang menghina Pancasila, menggunakan kata-kata kotor, caci maki, atau menimbulkan fitnah, atau menghasut,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.