Wiranto: Rapat Koordinasi Penanganan Teroris Pererat Kerjasama

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamana, Wiranto, Kepala Badan Intelijen Negara, Budi Gunawan (kiri), dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memberikan keterangan kepada media soal penanganan kasus di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, 10 Mei 2018. Foto : Humas Kemenko  Polhukam

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamana, Wiranto, Kepala Badan Intelijen Negara, Budi Gunawan (kiri), dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memberikan keterangan kepada media soal penanganan kasus di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, 10 Mei 2018. Foto : Humas Kemenko Polhukam

    TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengumpulkan sejumlah pejabat setingkat menteri di kantornya. Pertemuan itu membahas penanganan terorisme.

    Wiranto mengatakan koordinasi diperlukan untuk membentuk kerja sama yang erat, ketat, dan baik.

    "Dengan koordinasi ada satu kesadaran siapa berbuat apa, dengan cara apa, kapan, dan bagaimana sehingga semuanya sudah bisa ambil bagian dalam rangka melawan aksi terorisme," ujar dia di kantornya, Jakarta, Jumat, 18 Mei 2018.

    Baca : Pemerintah Siapkan Rutan dan Lapas untuk Pelaku Terorisme

    Pertemuan dengan banyak pihak juga membuka sudut pandang lain. Wiranto menuturkan pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam penanganan terorisme seperti sisi politik, sosial, budaya, dan agama.

    Wiranto berharap rapat koordinasi setingkat menteri ini bisa memperkuat hubungan tiap lembaga hingga ke akarnya. "Yang penting adalah jangan kita saling salah menyalahkan di antara kita. Yang kita salahkan adalah terorisme itu," ujarnya.

    Menurut Wiranto, selain  juga membahas penanganan keamanan menjelang perhelatan akbar yang akan digelar dalam waktu dekat. Indonesia akan menghadapi pemilihan kepala daerah serentak, Asian Games, hingga pertemuan IMF World Bank tahun ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.