Ada Koopssusgab, Wiranto Jamin Militer Tak Akan Super Power Lagi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamana, Wiranto, memberikan keterangan kepada media soal penanganan kasus di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, 10 Mei 2018. Foto : Humas Kemenko  Polhukam

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamana, Wiranto, memberikan keterangan kepada media soal penanganan kasus di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, 10 Mei 2018. Foto : Humas Kemenko Polhukam

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto enggan membahas pengaktifkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan atau Koopssusgab. Menurut dia, isu tersebut termasuk masalah teknis.

    Wiranto menilai, masalah teknis tak perlu dibahas dengan masyarakat. "Nanti kalau masalah teknis dibincangkan dan dibicarakan pada pihak yang tidak mengerti, jadi masalah baru," kata dia di kantornya, Jakarta, Jumat, 18 Mei 2018.

    Baca juga: BNPT Dukung Koopssusgab Dihidupkan Lagi untuk Tangani Terorisme

    Mantan Panglima ABRI itu hanya menekankan maksud pemerintah menggunakan kekuatan militer dalam penanganan terorisme. Menurut dia, kebijakan tersebut diambil untuk melawan secara total. "Kalau total, berarti aparat TNI juga harus kita libatkan," ujarnya.

    Wiranto menegaskan pelibatan TNI bukan berarti memperkuat institusi tersebut dan membuatnya berkuasa seperti sebelum reformasi. TNI hanya akan memperkuat operasi kepolisian agar perlawanan terhadap terorisme.

    "Jadi jangan khawatir soal kemudian nanti bentuknya gabungan, bentuknya BKO perbantuan, itu nanti teknis. Tidak usah membingungkan masyarakat," ujarnya.

    Pemerintah saat ini menunggu pengesahan revisi Undang-Undang Terorisme sebagai payung hukum pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. Menurut Wiranto, DPR dan pemerintah sudah berkomitmen menyelesaikan revisi tersebut dalam waktu dekat.

    Wiranto menjamin revisi beleid itu bukan untuk kepentingan tentara. "Saya jamin militer dengan UU itu tidak akan, katakanlah, represif. Tidak akan militer kemudian menjadi super power lagi. Tidak mungkin militer kembali lagi ke jaman era yang dulu, rezim militer," kata Wiranto.

    Usulan mengaktifkan Koopssusgab muncul dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Mantan Panglima TNI pernah membentuk pasukan elit itu pada 2015 namun kemudian dibekukan setelah dia tak lagi menjabat.

    Baca juga: Moeldoko Akan Menemui Panglima TNI Bahas Pembentukan Koopssusgab

    Pasukan ini gabungan dari tiga matra TNI yaitu Sat-81 Gultor Komando Pasukan Khusus milik TNI AD, Detasemen Jalamangkara punya TNI AL, dan Satbravo 90 Komando Pasukan Khas dari TNI AU. Pasukan ini bisa diturunkan secara cepat ketika terjadi situasi genting menyangkut terorisme. Tugas-tugas yang ditangani Koopssusgab sifatnya extraordinary operation.

    Wacana untuk menghidupkan kembali Koopssusgab mencuat setelah Mako Brimob di Depok diserang narapidana terorisme pada Selasa malam, 8 Mei 2018. Setelahnya pada Ahad, 13 Mei 2018, terjadi sejumlah serangan bom bunuh diri di tiga gereja di Subarabaya. Teror disusul ledakan di Rusunawa Wonocolo, Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin, 15 Mei 2018 dan penyerangan di Markas Polda Riau pagi ini Rabu, 16 Mei 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.