KPK Periksa Politikus Golkar dalam Kasus Suap Satelit Bakamla

Anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, 27 Desember 2017. Fayakhun Andriadi, diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan kasus suap proyek pengadaan satellite monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Wakil Ketua Perekonomian Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jakarta Sugandhi Bakrie dalam kasus suap pengadaan satelit dan drone di Badan Keamanan Laut RI. Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Fayakhun Andriadi. "Iya, benar," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Rabu, 16 Mei 2018.

Dalam kasus ini, KPK menyangka Fayakhun menerima Rp 12 miliar dari proyek pengadaan satelit Bakamla yang total proyeknya mencapai Rp 1,2 triliun. Dia diduga mendapat uang itu sebagai fee atas jasanya memuluskan proyek Bakamla tahun anggaran 2016 di Komisi Pertahanan DPR. Fayakhun merupakan tersangka pertama dari kalangan DPR.

Baca: Kasus Suap Satelit Bakamla, KPK Memeriksa Yorrys Raweyai

Selain menjabat anggota DPR, saat kasus ini berlangsung, Fayakhun tengah menjabat Ketua DPD Partai Golkar Jakarta. Sugandhi adalah Wakil Ketua Bidang Perekonomian DPD Partai Golkar Jakarta.

Selain memeriksa Sugandhi, hari ini KPK akan memeriksa Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli di Sekretariat DPR, Yanti; pegawai negeri sipil Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rizky; dan Direktur Utama PT Viva Kreasi Investindo Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi.

Baca: KPK Pertemukan Tersangka Bakamla Fayakhun Andriadi dengan LPSK

Kasus korupsi pengadaan satelit Bakamla bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK dan TNI pada Desember 2016. Saat itu, KPK menahan empat orang, yaitu Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi, Direktur PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah, serta dua anak buahnya, Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus.

Sementara itu, TNI menahan Direktur Data dan Informasi Bakamla Laksamana Pertama Bambang Udoyo. Dalam kasus ini, KPK turut menahan anggota Komisi Hukum DPR, Fayakhun Andriadi, sebagai tersangka keenam dalam suap satelit Bakamla.






Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

2 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

2 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

5 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

6 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

7 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

8 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

9 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

10 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

10 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

10 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.