TEMPO.CO, Jakarta - Relawan #2019GantiPresiden bakal mendeklarasikan diri pada Ahad pagi, 6 Mei 2018 pukul 09.00-11.00 WIB di Taman Aspirasi, Jakarta. Sedikitnya ada lima fakta terkait kegiatan ini yang dihimpun oleh Tempo.
1. Rencana tempat deklarasi berpindah-pindah
Politikus Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera memindahkan lokasi Deklarasi Akbar Relawan Nasional #2019GantiPresiden dari lajur ajang car free day disingkat CFD, tepatnya dari area patung kuda Arjuna Wiwaha ke sekitaran Taman Aspirasi di area lapangan Monas (Monumen Nasional), Jakarta Pusat.
Baca: Deklarasi #2019GantiPresiden ke Monas, Mardani: Tidak Ganggu CFD
Mardani mengatakan pemindahan itu dilakukan lantaran lokasi awal terlalu dekat dengan tempat berlangsungnya acara hari bebas berkendara atau CFD. "Tempatnya geser, seribu meter dari area CFD ke arah Taman Aspirasi," kata Mardani kepada Tempo, Sabtu, 5 Mei 2018.
2. Relawan mengklaim kegiatannya telah mengantongi izin.
Relawan #2019GantiPresiden Mustofa Nahrawardaya mengklaim kelompoknya telah mengantongi izin untuk mendeklarasikan diri pada Ahad, 6 Mei 2018. "Semalam izin sudah selesai, dari polri sudah dari pemprov sudah, karenanya sudah pasti besok dilaksanakan. Kalau belum ada izin mana berani," ujar dia di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 5 Mei 2018.
3. Deklarasi bertujuan memperkenalkan gerakan dan belum mendukung calon presiden.
Mustofa mengatakan deklarasi itu dilakukan untuk mempublikasikan kepada masyarakat siapa saja penanggung jawab gerakan itu. Sebab, sebelumnya, kata dia, kerap ada oknum yang mengklaim sebagai koordinator gerakan #2019GantiPresiden. Padahal sejak awal, menurut dia, belum pernah ada penunjukan koordinator.
Baca: Bawaslu Persilakan Deklarasi #2019GantiPresiden Asal...
"Jadi dengan deklarasi besok akan ketahuan orang-orang yang akan ditunjuk sebagai koordinator, juru bicara, dan inisiator. Nah itu akan ketahuan," kata Mustofa.
Namun, pada deklarasi itu, dia berujar belum ada calon presiden yang akan didukung oleh kelompoknya. "Belum ada, saat ini kan baru ada Pak Jokowi sebagai inkumben," ujar Mustofa.
4. Deklarasi itu ditargetkan bakal dihadiri ribuan relawan
Mustofa mengatakan kelompoknya menargetkan 6 ribu sampai 10 ribu anggota relawan #2019GantiPresiden bisa berpartisipasi dalam kegiatan esok hari. "Tapi kemungkinan kurang dari itu, karena memang mendadak lokasi tempatnya," ujarnya.
(Kanan-kiri) Relawan #2019GantiPresiden Mustofa Nahrawardaya, Presiden Republik Cyber Projo Nur Sukarno, moderator diskusi Margi Syarif, Analis Komunikasi Politik Gun Gun Heryanto, anggota Bawaslu Rahmat Bagja, dan Ketua KPU Arief Budiman selepas diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Sabtu, 5 Mei 2018. Tempo/Caesar Akbar
Untuk menjamin tak adanya gesekan dalam deklarasi itu dengan kelompok lain, Mustofa mengatakan kelompoknya telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menjaga kondusifitas, dengan mencegah adanya penyusupan dari pihak lain dalam acara mereka.
"Pengalaman di CFD saya yakin bagi polri itu pelajaran yg baik untuk yg besok itu," ujarnya. Dia mengatakan insiden di car free day pekan lalu yang melibatkan oknum berkaos #2019GantiPresiden dilakukan oleh penyusup yang menyamar.
5. Bawaslu persilakan deklarasi itu asal tak ada atribut partai politik dalam kegiatan tersebut.
Bawaslu tak mempermasalahkan adanya deklarasi dari kelompok-kelompok masyarakat terkait Pemilihan Presiden 2019, misalnya deklarasi kelompok #2019GantiPresiden pada esok hari.
"Kalau deklarasi silahkan saja mau deklarasi ganti presiden, sepanjang masih dalam koridor yang diperbolehkan tidak ada masalah," ujar anggota Bawaslu Rahmat Bagja, Sabtu, 5 Mei 2018.
Hanya saja, dia mengingatkan agar deklarasi tersebut tidak melibatkan partai politik. Termasuk, ia menyebut deklarasi itu mesti bersih dari atribut partai politik. "Kalau sudah ada inisial partai, ada logo partai, itu sudah masuk dalam kampanye," ujar Bagja.
Bagja menuturkan lembaganya akan menerjunkan pengawas untuk mengawasi dan memantau deklarasi #2019GantiPresiden itu agar sesuai dengan aturan yang berlaku. "Kami harap tidak ada kampanye parpol tidak ada agenda parpol. Bawaslu akan memantau dan mengawasi," kata dia.
