Bawaslu: Bila Memenuhi Unsur, PSI Bisa Dijerat Pidana Pemilu

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie (tengah) bersama Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, dan Ketua DPP PSI Tsamara Amani seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 1 Maret 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie (tengah) bersama Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, dan Ketua DPP PSI Tsamara Amani seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 1 Maret 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu menyebut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bisa dijerat pidana pemilu bila memenuhi unsur pelanggaran.

    "Bisa masuk pelanggaran kampanye di luar jadwal, dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta," ujar anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin di gedung Bawaslu, Jumat, 4 Mei 2018.

    Baca: Dugaan Kampanye di Luar Jadwal, Bawaslu Panggil Lagi PSI

    Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kampanye didefinisikan sebagai kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu.

    Berdasarkan kesepakatan dengan Komisi Pemilihan Umum dalam rapat konsultasi mengenai Peraturan KPU tentang kampanye, yang dimaksud dengan citra diri adalah logo dan nama partai politik peserta pemilu 2019.

    "Dan itu ada dalam iklan nama-nama kabinet bayangan PSI di ujung atasnya itu ada logo partai dan ada nama partainya," kata dia. "Jadi clear itu menurut kami ini sesuatu yang kena dalam definisi citra diri parpol peserta pemilu," kata Afifuddin.

    Baca: Dianggap Curi Start Kampanye, Jawa Pos Hentikan Pesanan Iklan PSI

    Padahal, berdasarkan jadwal, kampanye baru boleh dilakukan parpol per 23 September 2018. Bawaslu kini tengah melakukan klarifikasi ihwal kasus tersebut dengan PSI.

    Sebelumnya, Bawaslu telah memanggil pihak Jawa Pos sebagai media yang memuat iklan partai yang dipimpin Grace Natalie itu, dan agensi yang menghubungkan PSI dengan media-media cetak. Bawaslu juga menjadwalkan pemanggilan untuk Komisi Pemilihan Umum, ahli bahasa, dan ahli pidana.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.