Dianggap Curi Start Kampanye, Jawa Pos Hentikan Pesanan Iklan PSI

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) Grace Natalie (kanan) bersama Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni (kiri) memegang replika kartu anggota PSI seusai menggelar jumpa pers di DPP PSI, Jakarta Pusat, 15 Desember 2017. PSI menjadi salah satu parpol yang dinyatakan lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) Grace Natalie (kanan) bersama Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni (kiri) memegang replika kartu anggota PSI seusai menggelar jumpa pers di DPP PSI, Jakarta Pusat, 15 Desember 2017. PSI menjadi salah satu parpol yang dinyatakan lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin Redaksi Jawa Pos Noor Wahid mengatakan medianya menghentikan satu iklan yang telah dipesan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ini dilakukan setelah Badan Pengawas Pemilu menganggap iklan tersebut melanggar aturan kampanye pemilu.

    "Baru satu iklan yang dimuat, yang satu tidak jadi karena kami dipanggil Bawaslu. Jadi kami stop (iklannya)," kata Wahid di kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis, 3 Mei 2018.

    Baca: Bawaslu Temukan Indikasi Pelanggaran Iklan PSI

    Iklan tersebut memasang lambang dan nomor urut PSI sebagai peserta pemilu 2019. Di sisi lain, kampanye Pemilu 2019 baru dilakukan pada 23 September 2018. Dalam iklan tersebut, PSI menampilkan alternatif calon wakil presiden dan kabinet menteri untuk Presiden Joko Widodo untuk pemilu tahun depan.

    Wahid menuturkan PSI memesan dua slot iklan di Jawa Pos untuk ditayangkan pada 23 April dan 27 April 2018. Selain Jawa Pos, kata dia, ada beberapa media menayangkan iklan yang sama. "Kami bagian redaksi tidak tahu masalah iklan ini. Sebab, divisinya berbeda-beda," ujarnya.

    Ia mengatakan redaksi baru mengetahui ada iklan tersebut keesokan harinya setelah iklan tayang. Pemasangan iklan, kata dia, bisa melalui agen atau langsung ke Jawa Pos. "Divisi kami berbeda, berita, berita. Iklan, iklan. Itu tidak boleh disamarkan," kata dia.

    Jawa Pos tidak keberatan aturan pemilu yang melarang partai memasang iklan kampanye. Namun, yang menjadi persoalan, kata dia, tidak semua orang redaksi mengetahui aturan pemasagan iklan ini.

    Wahid menuturkan penyelenggara pemilu hanya memberikan informasi terkait aturan larangan iklan tersebut kepada partai. Sedangkan, aturan itu tidak disosialisasikan ke media. "Tidak semua orang redaksi juga tahu aturan kampanye ini," ujar Wahid.

    Baca: Dugaan Curi Start Kampanye, Bawaslu Akan Panggil Ulang PSI

    Ketua divisi hukum dan penanganan pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Puadi mengatakan mendapatkan keterangan berbeda setelah memeriksa Jawa Pos dan PSI. Pihak Jawa Pos mengatakan tidak mengetahui pemasangan iklan tersebut karena langsung dipesan ke agen iklan.

    Sedangkan, PSI menyatakan pemasangan iklan tersebut langsung ke Jawa Pos. "Kami akan telusuri lagi. Kalau ke agency, agency mana yang dipesan. Nanti kami panggil," ujarnya. "Kami akan kumpulkan bukti fakta-fakta yang bisa dipertanggungjawabkan."

    Menurut Puadi, iklan PSI sudah terindikasi sebagai pelanggaran pidana pemilu. Alasannya, iklan tersebut menampilkan citra diri partai berupa logo dan nomor urut PSI.

    Soalnya, mengacu pada surat edaran Komisi Pemilihan Umum pada 17 Februari lalu, dijelaskan bahwa peserta pemilu tidak boleh melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan. "Hanya boleh sosialisasi di internal partai saja," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Palapa Ring Akan Rampung Setelah 14 Tahun

    Dicetuskan pada 2005, pembangunan serat optik Palapa Ring baru dimulai pada 2016.