Intimidasi di CFD, Mendagri: Berpolitik Harus Pakai Etika

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat jumpa wartawan di STIK, Jakarta Selatan, 2 Mei 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat jumpa wartawan di STIK, Jakarta Selatan, 2 Mei 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta masyarakat berpolitik menggunakan etika dan mengendepankan sopan santun.

    "Kita punya harga diri, punya kehormatan, jadi jangan memaksakan kehendak ke orang lain," kata Tjahjo saat ditemui di PTIK, Jakarta Selatan pada Kamis, 3 Mei 2018.

    Baca: Korban Intimidasi #2019GantiPresiden di CFD: Kami Nggak Jahat

    Pernyataan Tjahjo itu merupakan tanggapan atas aksi dugaan persekusi dan intimidasi di car free day pada Ahad, 29 April lalu. Aksi itu terekam dan viral di media sosial.

    Dalam video itu, sekelompok orang berkaus #2019GantiPresiden tampak mengintimidasi beberapa orang lain yang memakai kaus #DiaSibukKerja dengan mengkipas-kipaskan uang. Akibat hal itu, dua orang dari massa #DiaSibukKerja datang ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan dugaan tindakan intimidasi yang mereka terima. Dua orang itu adalah Stedi Repki Watung, 36 tahun dan Susi Ferawati (39).

    Baca: Kelompok #2019GantiPresiden Tak Ambil Pusing Dilaporkan #DiaSibukKerja

    Tjahjo menyatakan perbuatan intimidasi oleh sekelompok orang itu merupakan tindakan yang tidak beretika dan memalukan. "Tindakan itu bukan budaya timur, bukan budaya politik kita," kata dia.

    Menurut Tjahjo, berbeda pendapat adalah hal yang lumrah, namun dia meminta jangan sampai hal itu berubah menjadi fitnah dan hasutan. "Sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali," ujarnya.

    Baca: Polri Pertimbangkan Tambah Pengamanan di Car Free Day


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.