Jawa Barat dan Kudus Jadi Daerah dengan Kinerja Terbaik

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka acara Inacraft ke 20 di JCC, Jakarta, Rabu, 25 April 2018. Maria Fransisca Lahur.

    Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka acara Inacraft ke 20 di JCC, Jakarta, Rabu, 25 April 2018. Maria Fransisca Lahur.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan tanda kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha dan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada pemerintah daerah dan kepala daerah dengan kinerja terbaik nasional pada 2014, 2015, dan 2016.

    "Selamat kepada gubernur, bupati, wali kota, yang hari ini mendapatkan penghargaan," kata JK dalam sambutannya di Kementerian Dalam Negeri pada Rabu, 25 April 2018.

    Baca: Jusuf Kalla Ingin Istirahat dari Pilpres 2019

    JK mengatakan tanda kehormatan itu penting sebagai penghargaan atas prestasi yang dicapai dalam upaya semua pihak memimpin daerah, juga kepada pejabat lainnya agar bisa menjadi contoh. "Ini tanda masing-masing keberhasilan untuk membina otonomi daerah," ujarnya.

    Tanda kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha merupakan penghargaan bagi pemerintah daerah dengan kinerja terbaik nasional selama tiga tahun berturut-turut. Penghargaan tersebut kali ini didapatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kudus, sehingga menggeser posisi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya langganan juara berturut-turut.

    Baca: Jusuf Kalla Usul Dana Kelola BPJS Ketenagakerjaan untuk Rusunawa

    "Walaupun tadi Jawa Timur ini pertama kali tidak ada, biasanya Bapak (Soekarwo) langganan terus. Semua penghargaan mesti ada Pak Gubernur Jawa Timur, mungkin karena Ketua Asosiasi, maka agak tidak enak sedikit," kata JK sambil melempar gurauan kepada Soekarwo.

    Adapun tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha diberikan kepada kepala daerah dengan kinerja terbaik. Kepala daerah dengan kinerja terbaik pada 2016 di antaranya Bupati Malang Rendra Kresna, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, Bupati Kuningan Acep Purnama, Bupati Bulukumba Sukri A. Sappewali, Bupati Bone Andi Fahsar, Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah, dan Wali Kota Pare-Pare Taufan Pawe.

    Baca: Kata Jusuf Kalla Soal Aturan Tenaga Kerja Asing


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.