Jusuf Kalla Ingin Istirahat dari Pilpres 2019

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sesi wawancara mingguan dengan awak media di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, 24 April 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sesi wawancara mingguan dengan awak media di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, 24 April 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tidak berniat maju kembali dalam pemilihan presiden 2019 sebagai calon wakil presiden mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, konstitusi telah membatasi seseorang bisa menjadi presiden atau wakil presiden maksimal dua periode.

    "Seperti saya katakan, saya sendiri tentu ingin istirahat, apalagi masalah konstitusi sudah menetapkan seperti itu," katanya di kantor Wakil Presiden, Selasa, 24 April 2018.

    Baca juga: Jusuf Kalla Meminta Masjid Diisi dengan Pengajian yang Moderat

    Elektabilitas Jusuf Kalla, menurut hasil beberapa lembaga survei, tinggi jika berpasangan dengan Jokowi. Terakhir, Litbang Kompas menyebutkan elektabilitas Jusuf Kalla jika menjadi wakil Jokowi mencapai 15,7 persen. Duet ini juga diterima mayoritas pendukung Jokowi, yakni 66,2 persen. Hanya 29,8 persen pendukung Jokowi yang menolak.

    Jusuf Kalla berterima kasih terhadap sejumlah hasil survei yang menunjukkan tingkat keterpilihannya masih tinggi. Menurut dia, apa yang dilakukan pemerintah saat ini tujuan utamanya agar rakyat maju.

    Baca juga: Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg, JK: Kembali ke Masyarakat

    Sementara itu, dalam sebuah program acara di televisi, Jokowi memuji Jusuf Kalla sebagai wakil presiden terbaik. Ia mengungkapkan ingin lebih lama bekerja sama dengannya dalam pemerintahan.

    Menurut Jusuf Kalla, kerja samanya dengan Jokowi merupakan tugas yang harus dilaksanakan dengan baik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.