Gerindra Yakin Elektabilitas Prabowo akan Kalahkan Jokowi

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kader Partai Gerindra, Fernando Alan Joshua Wowor (kanan) saat menemani Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. facebook.com

    Kader Partai Gerindra, Fernando Alan Joshua Wowor (kanan) saat menemani Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. facebook.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan Prabowo akan segera turun menyerap aspirasi masyarakat untuk mendongkrak elektabilitas. Partai itu optimistis elektabilitas ketua umumnya akan bisa mengimbangi Jokowi.

    Menurut Andre, elektabilitas Jokowi paling tinggi berkisar pada angka 40-45 persen. Sedangkan elektabilitas Prabowo yang belum bergerak saja sudah berkisar 20-30 persen. "Kalau Prabowo sudah turun pasti elektabilitasnya naik."

    Baca:
    Survei: Elektabilitas Jokowi Teratas, Prabowo ...
    Survei: Tren Elektabilitas Jokowi dan Gatot Naik ...

    Andre menilai wajar adanya disparitas elektabilitas antara Jokowi dan Prabowo yang terpaut hingga 10 persen. Semestinya, kata dia, sebagai inkumben, elektabilitas Jokowi bisa di atas angka 40-45 persen. Elektabilitas Jokowi terus dipoles dengan pencitraan.

    "Pencitraannya luar biasa.” Pencitraan Jokowi, ujar Andre, dilakukan dengan berbagai cara. “Nonton bioskop, naik chopper, mencoba menghipnotis dengan berbagai pencitraan.”  

    Baca: Pengamat: Elektabilitas Prabowo Tidak Bisa ...

    Hasil survei Cyrus Network menunjukkan Joko Widodo menang jika pemilihan presiden dilakukan saat ini. Nama Prabowo Subianto dan Gatot Nurmatyo menyusul di urutan dua dan tiga perolehan suara.

    Survei yang dilaksanakan pada 27 Maret - 3 April 2018 itu menunjukkan elektabilitas Jokowi dalam top of mind sebesar 58,5 persen. Sedangkan Prabowo sebesar 21,8 persen. Menyusul di urutan ketiga Gatot Nurmantyo meraih elektabilitas 2,0 persen. Tingkat kepercayaan survei Cyrus Network, kata Eko, sebesar 95 persen dengan margin of error kurang lebih 3 persen. Sampel survei itu 1230 responden di 123 kelurahan desa terpilih di 34 provinsi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.