Jumat, 20 April 2018

Kasus Suap, KPK Akan Periksa 22 Anggota DPRD Sumut

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Anggota DPRD Sumatera Utara 2009-2014, Taufan Agung Ginting, sesaat setelah pemeriksaan oleh KPK di Mako Brimob Polda Sumut pada Selasa, 30 Januari 2018. TEMPO/IIL ASKAR MONDZA

    Mantan Anggota DPRD Sumatera Utara 2009-2014, Taufan Agung Ginting, sesaat setelah pemeriksaan oleh KPK di Mako Brimob Polda Sumut pada Selasa, 30 Januari 2018. TEMPO/IIL ASKAR MONDZA

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 22 anggota DPRD Sumatera Utara dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.

    "Hari ini penyidik KPK akan lakukan pemeriksaan terhadap 22 orang saksi yang merupakan anggota DPRD Sumut untuk 38 tersangka," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, pada Senin, 16 April 2018.

    Baca: KPK: Suap 38 Anggota DPRD Sumut Terkait LPJ hingga APBD

    Febri mengatakan pemeriksaan ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan terhadap sekitar 50 saksi sebelumnya. "Pemeriksaan dilakukan di markas Brimob Polda Sumut," ujarnya.

    KPK sebelumnya menetapkan 38 anggota DPRD Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait dengan fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019. Mereka diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, dengan kisaran Rp 300 juta-Rp 350 juta.

    Baca: 38 Anggota DPRD Sumut Jadi Tersangka, KPK: Terima Fee Rp 300 Juta

    Adapun hadiah dan janji tersebut berkaitan dengan sejumlah pembahasan di DPRD, yaitu persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012-2014, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014, pengesahan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 dan 2015, dan penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada 2015.

    Febri menyatakan tim KPK terus mendalami dan memilah dugaan penerimaan terhadap 38 anggota DPRD yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, terutama hubungannya dengan kewenangan dan periode jabatan. "Diduga penerimaan suap terkait dengan empat kondisi, mulai persetujuan laporan pertanggungjawaban Gubernur hingga membatalkan interpelasi DPRD," katanya.

    KPK pun mengingatkan para tersangka dan saksi dalam kasus tersebut kooperatif agar dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan.

    Baca: Kelakar Jusuf Kalla Soal Puluhan Anggota DPRD Sumut Tersangka

     


     

     

    Selengkapnya
    Grafis

    Bandara Kertajati Siap Sambut Musim Mudik

    Tahap pertama pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, nyaris rampung. Bandara internasional tersebut ditargetkan siap sambut pemudik.